JAKARTA (KRjogja.com) - Pengamat politik dan hukum dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan, pengurus DPP Partai Golkar perlu berkomunikasi dengan Dewan Pembina Partai Golkar terkait pergantian ketua DPR RI. Posisi ketua DPR merupakan posisi strategis dan berdasarkan kepada ART Golkar, perlu ada pembahasan bersama antara pengurus DPP dan Dewan Pembina Golkar.
"Melihat keluarnya keputusan Pleno Golkar, secara prosedur belum dibicarakan dengan dewan pembina. Padahal, ini urusan yang strategis, itu harus persetujuan dengan dewan pembina. Bila belum dibicarakan, itu menjadi pertanyaan," katanya.
Dia menambahkan, dialog antara DPP dan Dewan Pembina terkait pergantian ketua DPR tidak bisa diabaikan. Pasalnya, itu berkaitan dengan ART partai. Bila diabaikan, bisa berarti melanggar ART. "Itu bisa diajukan ke mahkamah partai," katanya.
Asep menduga, motif keputusan dikembalikannya jabatan Setya Novanto sebagai Ketua DPR oleh Partai Golkar merupakan langkah sistematis Novanto dan Joko Widodo untuk mempertahankan stabilitas. Posisi Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dianggap memiliki kekuatan untuk melakukan kerja sama.
Menurutnya, hal ini berbeda dengan Ade Komarudin, yang meskipun duduk sebagai Ketua DPR RI, namun tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memobilisasi partai karena tidak duduk sebagai ketua umumnya. (*)
