JAKARTA (KRjogja.com) - Keputusan Partai Golkar mengganti Ade Komarudin dengan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI dipandang tidak memperhatikan kewibawaan lembaga negara. Rekam jejak Setya Novanto dalam kasus "Papa Minta Saham" bisa menjadi kendala yang cukup serius dari sisi etika.
Pengamat Sosial Politik Yudi Latief mengatakan, dalam situasi seperti sekarang ketika pemerintahan sedang diuji, semestinya Partai Golkar harus bisa menahan diri dari tindakan-tindakan politik yang dianggap tidak berada di dalam koridor etika publik yang tepat.
"Artinya, di sini yang harus diperhitungkan adalah kewibawaan lembaga negara seperti DPR yang harus diselamatkan. Bukan jabatan orang per orang. Ada hal yang lebih besar yang harus diselamatkan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/11/2016).
Menurutnya, publik saat ini menaruh ketidakpercayaan yang tinggi terhadap lembaga DPR. Seharusnya, yang lebih ditekankan adalah memperbaiki kinerja lembaga yang saat ini persepsinya sudah tidak baik di mata masyarakat.
Secara formal tidak ada halangan bila Partai Golkar memutuskan mengganti Ade Komarudin dengan Setya Novanto. Akan tetapi, menurutnya, Novanto memiliki masalah dari sisi etika. (*)
