JAKARTA (KRjogja.com) - Untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efesien, perlu dilakukan reformasi kelembagaan untuk menmgurangi keborosan kewenangan dan anggaran.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada acara Press Briefing “2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK," di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Untuk itu, tambahnya, salah satu prioritas reformasi birokrasi dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) adalah pelaksanaan reformasi kelembagaan. “Selama pemerintahan Kabinet Kerja sudah 22 Lembaga Non Struktural (LNS) dibubarkan. Terakhir tahun 2016 ini ada 10 LNS yang dibubarkan untuk mengurangi keborosan kewenangan yang mengakibatkan keborosan anggaran,†kata Asman Abnur.
Selain reformasi kelembagaan, menurut Asman, Kementerian PANRB juga memberikan perhatian pada reformasi pelayanan publik melalui pengembangan inovasi pelayanan publik, terutama pada unit pelayanan dasar dan perizinan, seperti PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), RSUD, Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Polres, dan Puskesmas. Hal ini dinilai penting untuk mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
“Kami sudah membentuk di 59 kabupaten/kota sebagai role model pelayanan publik. Kami juga mendorong kompetisi inovasi pelayanan publik dan pesertanya terus makin meningkat. Tahun 2016 ada 2.476 inovasi yang ikut kompetisi, 297 di antaranya merupakan best practice yang siap direplikasi ke instansi lain,†papar Asman. (Sim/Lmg)
