JAKARTA (KRjogja.com) - Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi mengatakan, bantuan pendanaan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, sebaiknya dilanjutkan. Meskipun tidak berupa pendanaan langsung, namun bisa juga melalui kementerian dan badan usaha milik negara.
"Runway sekarang sudah dibuat oleh pemerintah. Ya saya kira bisa dilakukan pendanaan juga melalui BUMN atau kementerian," ujarnya, Kamis (15/09/2016).
Dia mengaku, belum menerima keterangan resmi mengenai pembatalan pengambilalihan proyek oleh pemerintah pusat untuk pembangunan Bandara Kertajati. Dia menuturkan, akan menanyakan pembatalan ini kepada Kementerian Perhubungan dalam rapat kerja.
Ketua Komisi V Fary Djemy Francis mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima penjelasan detail mengenai bantuan langsung pemerintah melalui APBN untuk membangun Bandara Kertajati. Begitu juga dengan kabar adanya pembatalan bantuan pendanaan langsung, belum diterima secara resmi oleh Komisi V.
Dia mengaku, meski telah mendengarkan pernyataan presiden beberapa waktu lalu mengenai bantuan pemerintah untuk pembangunan Bandara. Pernyataan itu juga didapatkannya ketika berkunjung ke Bandara Kertajati dan bertemu dengan unsur pemerintah daerah. "Namun sampai saat ini belum ada respon tentang bantuan dari APBN itu. Nanti akan kami tanyakan," tuturnya. (*)
