PADANG (KRjogja.com) - Sejak terkuaknya peredaran vaksin palsu pada pertengah Juni 2016 lalu oleh Bareksrim Polri, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk menangani persoalan ini. Selain membentuk Satgas Vaksin Palsu yang terdiri dari berbagai unsur, penyelidikan yang dilakukan Bareskrim juga terus menemui kemajuan. Namun, penanganan vaksin palsu ini mempunyai celah, salah satunya soal manejemen krisis terutama dalam penyampaian informasi ke publik.
"Persoalan vaksin palsu ini kan sudah berminggu-minggu. Harusnya tensinya bisa semakin turun, tetapi yang terjadi malah semakin tinggi. Orang tua yang anaknya terkena vaksin palsu semakin bingung harus berbuat apa. Saya mau ingatkan, kalau pola komunikasi pemerintah soal vaksin palsu seperti ini terus, saya khawatir persoalan ini bisa jadi krisis. Makanya Pemerintah harus punya menajemen krisis soal vaksin palsu ini," kata Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris yang salah satu lingkup tugasnya pengawasan bidang kesehatan saat kunjungan kerja di Padang (19/7).
Fahira mengungkapkan, harus ada pra kondisi atau persiapan baik yang sifatnya substantif, teknis, termasuk program komunikasi publik dalam semua kebijakan, tindakan, penyataan, dan program penangangan vaksin palsu. Harusnya, lanjutnya, sebelum nama-nama rumah sakit pengguna vaksin palsu diumumkan ke publik ada pra kondisi untuk mengomunikasian kebijakan, program, dan aksi yang akan dilakukan Pemerintah untuk anak-anak yang diduga diberi vaksin palsu oleh rumah sakit.
Pra kondisi ini, kata Fahira sangat perlu agar orang tua yang anaknya pernah diimunisasi di rumah sakit tersebut tidak panik dan tahu langkah-langkah yang harus mereka lakukan.
"Kalau ada menajemen krisis, semua kebijakan, tindakan, penyataan, dan program penanganan vaksin palsu termasuk penyampaian informasi kepada publik direncanakan dengan baik dan diantisipasi risikonya seperti apa. Kalau ada pra kondisi, kericuhan di beberapa rumah sakit tidak akan terjadi,†ujar Fahira. (*)
