JAKARTA (KRjogja.com) -Â Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansuri menjelaskan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran sebagai garda terdepan ekonomi desa, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.
Menurutnya, hadirnya BUMDes akan mampu memperpendek rantai distribusi barang, sehingga terhindar dari ulah tengkulak yang sulit dikendalikan pemerintah. "Jika BUMDes terbentuk di daerah, maka petani lokal akan setor barang ke BUMDes. Paling tidak pemerintah bisa lakukan pengawasan terhadap proses distribusi," ujarnya.
Dia menjelaskan data IKAPPI mengungkapkan, Indonesia memiliki 14 ribu pasar desa dengan asumsi jumlah pedagang sebanyak 350 ribu pedagang. Untuk itu Mansur menilai, perlu adanya intervensi harga pangan dari pemerintah agar tidak terus menerus dikendalikan mavia pasar.
"Harga produk pertanian tdak terkendali di pasar karena masih kuatnya sistem ijon. Pedagang pasar menjadi kambing hitam suplai dan demand yang tidak seimbang secara nasional. Padahal, kondisi tersebut justru mempersulit pedagang pasar," ujarnya.
Mansur mengungkapkan, BUMDes sejak Tahun 2015 telah terbentuk sebanyak 12.115 BUMDes, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1.022 desa. Jumlah tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi desa, jika diakomodasi serius dan mendata jumlah produksi pertanian desa. "BUMDes adalah bentuk yang paling pas dalam mengorganisir kerjasama antara petani dan nelayan desa," ujarnya.
Adapun peran BUMdes dalam mengendalikan harga pangan menurutnya terdiri dari beberapa item, yakni menjadi distributor utama hasil pertanian desa, menginformasikan harga terkini, menginformasikan permintaan yang tinggi di tiap desa, dan melaporkan potensi berkurangnya stok pangan nasional. (*)
