KRjogja.com - JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan, pihaknya tengah menyiapkan agenda rapat usai sikap Partai Nasdem yang dinilai mencederai piagam koalisi pengusung Anies Baswedan. Partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun akan beralih mengusung calon presiden lain.
"Ya benar. Besok kami Majelis Tinggi PD akan rapat di Cikeas," kata Hinca kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).
Hinca belum banyak merinci terkait rencana rapat tersebut. Dia memastikan, pembahasan perihal manuver Partai Demokrat akan digelar pada Jumat, 1 September 2023.
"Besok kami bahas. Siang atau sore," kata Hinca.
Baca Juga: Cak Imin Dikabarkan Jadi Cawapres Anies Baswedan, Benarkah?
Partai Demokrat menyatakan mendapat informasi bahwa bakal capres Anies Baswedan akan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024.
Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, menyebut kebenaran informasi itu didapatkan langsung dari tim Anies Baswedan, Sudirman Said.
Bahkan, mereka telah menyetujui kerja sama politik Nasdem dan PKB. Menurut Harsya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengambil keputusan sepihak.
"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan in dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).
Baca Juga: Suryodiningratan Kampung Penari, Aktivitas Menari Masih Lestari
Riefky menyebut Demokrat juga telah mengkonfirmasi kabar tersebut kepada Anies.
"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. la mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat "dipaksa" menerima keputusan itu (fait accompli)," ujar Riefky.
Saat ini, Demokrat akan segera menggelar rapat Majelis Tinggi untuk mengambil keputusan selanjutnya terkait nasib Koalisi Perubahan
"Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," kata Riefky.(*)
