Krjogja.com - JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi mengatakan, Indonesia masih memiliki tantangan tentang literasi dan inklusi syariah yang masih rendah.
Berdasarkan survei yang dilakukan OJK tahun 2022, literasi keuangan konvensional secara keseluruhan itu 49, 68 persen dan inklusi keuangan mencapai 85,1 persen. Sementara literasi keuangan syariah masih 9,48 persen, dan inklusi keuangan syariah 12,12 persen.
“Pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah. Untuk literasi masih 9,48 persen, untuk inklusi ada pertumbuhan yaitu pelan sekali sekitar 3 persen, yang sebelumnya itu 8,93 persen jadi naik cuma sekitar 12,12 persen, tapi masih sangat jauh kalau dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan secara nasional,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi dalam acara Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) di Jakarta, Selasa (10/10/2023).
Dikatakan, karena masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan tersebut, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) OJK yang harus dilakukan. Pertama, menaikkan tingkat literasi dan inklusi masyarakat Indonesia yang kemudian membawa kepada kesejahteraan keluarga.
Kedua, memperkecil gap antara inflasi dan literasi sehingga semakin banyak orang yang sudah menggunakan dan sudah paham tentang keuangan. Ketiga, bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi ini di masyarakat, kalau kita lihat itu jaraknya jauh sekali.
Dipaparkan, salah satu cara edukasi yang dilakukan oleh OJK yakni edukasi dengan perempuan atau ibu ibu. Pasalnya edukasi yang diterima ibu ibu, akan berantai, nanti akan di sampakankah ke komunitas, pengajian, arisan atau keluarga di rumah.
“Nanti diskusi literasi dan inklusi keuangan syariah akan meningka, ibu-ibu ketemu temen arisannya, ketemu temen-temen di rumah dan lain-lain, keluarga. Rasanya 1 orang ini bisa menyebarkan kepada masyarakat kita,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Frederica, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah berdasarkan wilayah, hampir dari separoh dari jumlah provinsi di Indonesia memiliki indeks yang masih rendah di semua sektor keuangan.
Untuk edukasi akan dilakukan, untuk prioritas pertama, Bengkulu, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bali, NTT, Maluku Utara, Kalsel, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Papua.
Untuk prioritas ke dua, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, Kepulauan Riau, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua Barat.
Adapun program literasi dan inkkusi keuangan syariah OJK, yakni penguatan infrastruktur literasi dan inklusi keuangan syariah, akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah, pengembangan produm keuangan syariah dan akses keuangan syariah, dan dukungan serta aliansi strategis LIKS dengan kementerian dan lembaga serta stskeholder.
Dikatakan, dalam piramida financial literacy dimana finansial literasi atau literasi keuangan jadi tahap yang paling bawah adalah orang-orang paham dulu. “Tahap ini mampu mengelola keuangan serta memahamu hak dab kewajiban,” tegasnya.
Kemudian baru level berikutnya financial inclusion. “Masyarakat dapat mengakses produk atau layanan keuangan sesuai kemampuan dan kebutuhan. Kemudian pemberdayaan secara finansial, pemanfaatan produk atau layanan keuangan untuk economic opportunities. Serta kesejahteraan financial. Dimana terciptanya kesejahteraan financial yang berkesinambungan, ujarnya. (Lmg)
