Forum BEM se-DIY Gelar Aksi di DPRD DIY, Sempat Adu Mulut Ingin Masuk Kantor Kosong

Photo Author
- Jumat, 9 Februari 2024 | 22:09 WIB
  Mahasiswa bernegosiasi ingin masuk ke kantor DPRD DIY. (Harminanto)
Mahasiswa bernegosiasi ingin masuk ke kantor DPRD DIY. (Harminanto)


Krjogja.com - YOGYA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DIY menggelar aksi unjukrasa di depan kantor DPRD DIY, Jumat (09/02/2024) sore. Mahasiswa sempat terlibat adu mulut dengan sekuriti kantor dewan yang tak memperkenankan mereka masuk karena situasi yang kosong di hari libur.

Sedianya mahasiswa akan ditemui Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana yang telah menunggu sejak siang hari. Namun karena mahasiswa aksi tak kunjung tiba hingga sore, maka tak ada lagi dewan yang berkantor karena kebetulan bebarengan dengan masa cuti bersama libur Isra Miraj dan Imlek.

Mahasiswa sempat memaksa hendak masuk dengan mendorong pagar pintu barat DPRD DIY Jalan Malioboro. Mereka juga sempat membakar banner yang dibawa hingga menimbulkan asap dan bau menyengat.

Baca Juga: Problem Etika Disorot, Jokowi Seakan Lepas Binatang Buas ke Bangsa Sendiri

Pada akhirnya mahasiswa tetap tak diijinkan masuk dan akhirnya membubarkan diri setelah berorasi cukup lama. Mereka membawa serta beberapa tuntutan salah satunya meminta DPRD DIY turut menyuarakan sejumlah isu terkait Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari.

"Kita lihat para pejabat negara mempertontonkan sikap tak wajar dengan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik praktis dengar mengerahkan sumber daya negara. Hari ini demokrasi di Indonesia sudah melesat dari koridor konstitusi, kian tergerus dan mengalami kemunduran," ungkap koordinator aksi, Gunawan Harmain disela aksi.

Baca Juga: Dugaan Skandal Moral dan Etika Jokowi untuk Memenangkan Prabowo-Gibran Terungkap

Ruang publik dinilai semakin riuh, dengan manuver penuh intrik, saling sikut antar elit seiring cawe-cawe Presiden Jokowi yang mengarah menuju penyalahgunaan kekuasaan. "Karenanya kami mendesak aparatur negara bersikap netral dalam proses demokrasi pemilu," tandasnya.

Mahasiswa juga meminta politisasi bansos segera dihentikan, juga penyelenggara pemilu dituntut menjaga netralitas. "Kami mendesak lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif untuk menjalankan fungsinya," pungkasnya. (Fxh)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Danar W

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Lagi, Kilang Pertamina Luncurkan Produk Setara Euro 5

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:00 WIB

GKR Hemas Dukung Ulama Perempuan di Halaqoh KUPI

Rabu, 17 Desember 2025 | 22:20 WIB

1.394 KK Ikut Penempatan Transmigrasi Nasional 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 10:30 WIB

Airlangga Hartarto Usulkan 29, 30, 31 Desember WFA

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:56 WIB
X