Miris, Masih Ada 23 Propinsi Belum Punya Transportasi Umum Modern

Photo Author
- Senin, 19 Februari 2024 | 10:35 WIB
 Petugas Dinas Perhubungan Salatiga memeriksa bus AKAP di Terminal Tipe A Tingkir, Salatiga, Rabu (20/12/2023). (Istimewa)
Petugas Dinas Perhubungan Salatiga memeriksa bus AKAP di Terminal Tipe A Tingkir, Salatiga, Rabu (20/12/2023). (Istimewa)


Krjogja.com Jakarta Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengungkapkan tidak sampai 5 persen dari keseluruhan 552 pemerintah daerah yang telah membenahi transportasi umum modern.

Djoko menuturkan, dari 38 propinsi, hanya 15 ibukota propinsi yang baru mengembangkan transportasi umum modern. Bahkan, ada ibu kota provinsi yang sudah tidak memiliki transportasi umum. Transportasi umum modern yang dimaksud adalah skema pembelian layanan (buy the service).

Hal ini disampaikan Djoko dalam tulisan terbarunya yaitu “Membenahi Terminal, Juga Membenahi Angkutan Umum”. Menurut Djoko terminal bus dan angkutan umum merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam pengoperasiannya.

“Modernisasi terminal dilakukan untuk memudahkan pengguna mendapatkan layanan angkutan umum yang diinginkan,” kata Djoko, dikutip Minggu (18/2/2024).

Merujuk data dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR per Desember 2023, menyebutkan jalan nasional yang mendukung simpul transportasi masih belum seluruhnya terhubung.

Simpul transportasi terminal penumpang yang sudah terhubung jalan nasional adalah sebanyak 86 terminal tipe A (73 persen). Sedangkan yang belum terakses langsung jalan nasional sebanyak 36 terminal] tipe A (27 persen).

“Perencanaan terminal penumpang meliputi rencana lokasi dan kebutuhan simpul terminal penumpang, penetapan simpul dan lokasi terminal penumpang dan tipe dan kelas terminal penumpang,” jelas Djoko

Djoko menambahkan, simpul transportasi harus memperhatikan keterpaduan antarmoda angkutan dan kemudahan akses.

Di Indonesia, menurut Djoko beberapa terminal juga berfungsi sosial, yakni membantu calon penumpang yang tidak memiliki sejumlah uang yang cukup untuk melanjutkan perjalanan.

“Biasanya bekerjsama dengan Dinas Sosial pemda setempat agar PO Bus yang dititipkan penumpang tidak mengalami kerugian,” ujarnya.

Djoko menambahkan, pembenahan terminal tidak otomatis bisa mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum. Hingga kini, pemerintah telah membangun dan membenahi banyak terminal, akan tetapi belum bisa mendongkrak pengguna angkutan umum. (*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Tomi Sujatmiko

Tags

Rekomendasi

Terkini

Lagi, Kilang Pertamina Luncurkan Produk Setara Euro 5

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:00 WIB

GKR Hemas Dukung Ulama Perempuan di Halaqoh KUPI

Rabu, 17 Desember 2025 | 22:20 WIB

1.394 KK Ikut Penempatan Transmigrasi Nasional 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 10:30 WIB

Airlangga Hartarto Usulkan 29, 30, 31 Desember WFA

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:56 WIB
X