Krjogja.com Jakarta — Tingkat literasi Indonesia berdasarkan PISA (program penilaian pelajar internasional) tahun 2018 nomor 74 dari 79 negara. Sementara kemampuan membaca siswa Indonesia berada pada skor 371. Sedangkan rata-rata skor negara OECD adalah 487.
Sementara pada PISA tahun 2022, peringkat Indonesia mengalami peningkatan menjadi peringkat ke 70 dari 80 negara. Sedangkan skor membaca mengalami penurunan menjadi 359.
"Kalau melihat PISA 2018, dibandingkan PISA tahun 2022, peringkat Indonesia mengalami peningkatan menjadi peringkat ke 70 dari 80 negara. Tetapi untuk skor membaca tahun 2022, kita mengalami penurunan menjadi 359,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meluncurkan buku berjudul "Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi" di Jakarta, Selasa (19/3).
Dikatakan, untuk indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM), skor Indonesia pada tahun 2022 adalah 64,48 dari skala 1-100. Adapun menurut world economic forum, cakupan literasi meliputi digital, financial, budaya dan kewarganegaraan, baca tulis, numerasi dan sains. Sedangkan tingkat literasi yakni kemampuan mengumpulkan sumber bahan bacaan, kemampuan memahami apa yang tersurat dari yang tersurat.
Kemampuan menangkap ide atau gagasan baru, teori baru, kreativitas dan inovasi baru hingga memiliki kemampuan menganalisa informasi dan menulis buju serta menciotakan barang atau jasa yang bermutu dalam kompetisi global.
"Kita sudah sukses di pemberantasan buta huruf, tetapi berdasarkan PISA atau penilaian di tingkat internasional tadi, literasi itu tidak hanya membaca saja, tetapi bagaimana memahami konteks bacaan, kemudian digunakan untuk memproduksi sesuatu, jadi buku ini diluncurkan supaya masyarakat ikut prihatin," tuturnya.
Dikatakan, salah satu permasalahan di Indonesia saat ini yakni definisi literasi yang berbeda-beda di tengah masyarakat, sehingga perlu ada kesepakatan atau pembahasan khusus tentang satu definisi literasi yang jelas. Adapun darurat literasi di Indonesia, tambahnya, karena adanya sejumlah persoalan literasi, seperti perpustakaan sekolah masih memprihatinkan, bahan bacaan masih minim, belum jelas kewenangan menumbuhkan Taman Bacaan Masyarakat ( TBM), dualisme standar perpustakaan. Serta literasi belum menjadi prioritas keluaran pendidikan.
Ditambahkan, seharus literasi Indonesia menatap masa depan, untuk itu darurat literasi harus diatasi. Dalam menyusun rencana induk dan peta jalan pembangunan literasi Indonesia yang komprehensif dan berkelanjutan. Pembudayaan literasi harus tepat sasaran. Terdapat enam kementerian/lembaga yang mengampu program literasi dengan definisi literasi sendiri. Menjadikan perpustakaan sekolah menjadi sumber belajar.
Ditambahkan, menurut Unesco, 1 orang pustakawan, idealnya melayani 2.500 penduduk. Kekurangan kebutuhan pustakawan ASN yang mencapai 439.680 pustakawan, sementara kekurangan pustakawan swasta sebesar 48.510 pustakawan. Adapun kekurangan tenaga teknis ASN sebesar 48.510 dan tenaga teknis swasta kurang 31.766 orang. (Lmg)
