Krjogja.com - Jakarta - Hari Populasi Sedunia (World Population Day) diperingati setiap tahun pada tanggal 11 Juli. Peringatan ini bertujuan memusatkan perhatian pada urgensi dan pentingnya isu-isu kependudukan.
Dalam peringatan Hari Populasi Sedunia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membeberkan manfaat data inklusif dan responsif dalam kependudukan dan keluarga berencana.
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya ,di Jakarta Kamis (11/7/2024) mengatakan data inklusif mengacu pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang mencakup semua kelompok dan segmen masyarakat secara merata.
Baca Juga: Mobil Milik Leasing Terbakar di Bawah Jembatan Flyover Palur
Itu artinya, dalam konteks kebijakan atau penelitian, data inklusif mencakup informasi, sosial, ekonomi dan budaya tanpa membiarkan kelompok tertentu tidak terwakili atau diabaikan. Pentingnya data inklusif terletak pada kemampuan untuk memberikan gambaran lengkap dan akurat tentang kondisi masyarakat secara keseluruhan,
Sementara itu, data responsif mengacu pada kemampuan data untuk merespon perubahan dan dinamika dalam masyarakat atau lingkungan tertentu. Data responsif tak hanya memberikan gambaran tentang kondisi saat ini, tapi memberikan wawasan yang cukup untuk merancang tindakan atau intervensi yang tepat.
Mengenai akurasi perencanaan kebijakan
Bonivasius mengatakan data inklusif memastikan bahwa semua kelompok masyarakat termasuk lam survei dan pemetaan demografi.
Baca Juga: Mobil Milik Leasing Terbakar di Bawah Jembatan Flyover Palur
"Ini memungkinkan pemerintah memahami kebutuhan populasi dengan lebih baik dan merencanakan program keluarga berencana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang beragam di Indonesia," katanya.
Selain itu, data responsif membantu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap informasi dan layanan keluarga berencana."Pemerintah dapat merancang kebijakan yang menyediakan akses yang setara untuk semua orang, termasuk daerah terpencil atau masyarakat yang rentan," ujarnya.
Dalam peningkatan partisipasi
Bonivasius mengatakan data inklusif membantu mengidentifikasi hambatan sosial, ekonomi atau budaya yang mempengaruhi partisipasi dalam keluarga berencana.
Baca Juga: UMKM Jogja Terus Didorong Go Digital, Peluang Ekspor Terbuka
"Pemerintah bisa mengambil langkah untuk mengurangi hambatan tersebut. Seperti memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal atau menawarkan metode kontrasepsi yang sesuai dengan preferensi budaya," jelasnya.
