KRjogja.com - JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan wilayah pesisir dan pertanian menjadi fokus program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Sumatera.
"Kita lihat diantaranya wilayah-wilayah pesisir itu ternyata menjadi salah satu hotspot. Kemudian juga ada wilayah-wilayah yang notabene menghasilkan komoditas pertanian, yang tentunya ini menjadi PR kita bersama," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono di Jakarta, Senin, pada rapat koordinasi (rakor) regional 1 bersama seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera di Kantor Kemenko PMK.
Nunung mengatakan dari hasil laporan, terdapat 62 kabupaten/kota yang angka kemiskinan ekstremnya masih di atas rata-rata angka nasional.
Baca Juga: Juara Kompetisi IBL Tokopedia 2024, Pelita Jaya Akhiri Penantian Panjang 7 Tahun
Menurut dia, untuk wilayah Sumatera persentase kemiskinan ekstrem tiap kabupaten-kota beragam. Namun yang akan menjadi fokus sasaran yakni wilayah yang masih berada di atas 1-3 persen.
"Jadi masing-masing provinsi sudah kelihatan, mana kabupaten yang akan menjadi titik untuk kita bisa lebih cepat lagi di lima bulan ke depan," kata dia.
Menurut dia, pemerintah kabupaten/kota sudah menganggarkan dana untuk percepatan pengentasan kemiskinan tersebut. Tinggal Kemenko PMK beserta Kemendagri dan Kemendes PDTT melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Bahkan bila perlu melakukan intervensi.
Baca Juga: Waspada Anemia Bagi Remaja Putri, Puskesmas Dlingo II Lakukan Skrining
Ia menjelaskan ada sejumlah cara dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ini, seperti mendorong agar pemda setempat menghasilkan komoditas yang tak hanya berbentuk bahan mentah saja.
"Misalnya untuk kopi, karet, dan seterusnya, jadi ada proses tahapan yang diharapkan ini bisa menyerap angkatan kerja," katanya.
Di samping itu pemerintah pusat dan daerah melakukan pemetaan bagi penduduk lanjut usia (lansia) dan disabilitas tak produktif untuk diberikan bantuan. "Sehingga lima bulan terakhir, sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 bahwa penyelidikan ekstrim 0 persen itu bisa kita lakukan bersama-sama," pungkas Nunung.(Ati)
