Krjogja.com Jakarta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief dalam Diskusi Publik Forjukafi: Haji Antara Transformasi dan Politisasi di Hotel Oasis Amir, Jakarta, Selasa (6/8/2024) menyatakan Pemerintah (Kemenag) telah menyiapkan berbagai data dan dokumen yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pansus Haji.
" Berbagai argumen dan juga data maupun dokumen untuk merespons apa yang nanti akan menjadi pertanyaan fundamental dari Pansus tersebut," ujar Hilman Latief.
Dia menjelaskan Kemenag sudah berproses cukup lama untuk mempersiapkan berbagai hal terkait dengan Penyelenggaran Haji 1445 Hijriah kemarin atau 2024. "Jumlah jemah yang harus kami layani sangat besar yaitu dengan kuota 221.000 plus 20.000 tambahan jadi 241.000 orang dan itu pertama kali dalam sejarah dengan jumlah sebanyak itu," tambah Hilman.
Baca Juga: Gagal Jadi Balon Wakil Bupati, Fahmi Bakal Maju Balon Bupati Purbalingga
Berbagai langkah, kata Hilman, sudah dilakukan oleh Kemenag dalam mempersiapkan haji. Langkah ini, menurut Hilman, dilakukan oleh Kemenag untuk penyelenggaran haji yang aman dan nyaman.
"Karena itu kita mencoba melakukan berbagai persiapan, telaah, simulasi, kajian, dimana kita menginginkan ada satu senario yang bisa kita gunakan di tahun kemarin dengan prinsip sebagaimana hasil daerah rakernas kami penyelenggaran haji yang aman dan nyaman," pungkasnya.
"Sebetulnya Pansus itu sudah disebutkan tiga hari sebelum pelaksanaan haji. Isu Pansus ini justru muncul sebelum penyelenggaraan Puncak Haji," jelas Hilman.
Baca Juga: Bidan Harus Miliki Skill Kegawatdaruratan: Kebidanan Unimus Gelar Pelatihan KKMN
Hilman menambahkan, setelah puncak haji, sesungguhnya isu kepadatan dan masalah tenda haji sudah menjadi perhatian mereka. Untuk itu, lanjutnya, Kemenag telah mengumpulkan data terkait kepadatan dan permasalahan tersebut. "Kami mengumpulkan data tentang kepadatan dan masalah tenda. Setelah timwas pulang, barulah dibentuk Pansus," ujar Hilman.
Untuk memastikan evaluasi yang komprehensif, Kemenag akan memanggil semua PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) dari seluruh Indonesia yang melayani jemaah haji. "Kami tentunya sebagai penyelenggara berharap ada sikap yang adil. Di mana saja ada kekurangan, kami akan langsung merespons untuk diperbaiki," pungkasnya.(ati/lmg)
