Penggalangan Komitmen dan Orientasi Kader, Penguatan Peran Serta Aisyiyah Dalam Pencegahan Praktik P2GP di Kalsel

Photo Author
- Rabu, 18 September 2024 | 05:51 WIB
MaKes PWA Kalsel, MaKes PPA dan Dit.UPL Kemenkes RI saat melakukan penggalangan komitmen dan orientasi kader dalam pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan UMBjm Kalsel, Selasa (20/8/2024).
MaKes PWA Kalsel, MaKes PPA dan Dit.UPL Kemenkes RI saat melakukan penggalangan komitmen dan orientasi kader dalam pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan UMBjm Kalsel, Selasa (20/8/2024).

KRjogja.com - BANJARMASIN - Majelis Kesehatan (MaKes) Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Kalimantan Selatan (Kalsel) berdasarkan kerjasama MaKes Pimpinan Pusat Aisyiyah (PPA) dengan Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia (Dit.UPL) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) melaksanakan "Penggalangan Komitmen dan Orientasi Kader Dalam Pencegahan Praktik Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau Sunat Perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan”, Selasa 20 Agustus 2024 di Kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMBjm) di Jalan Letjen S. Parman Kompleks Rumah Sakit (RS) Islam, Gang Purnama No.88, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin dan Jalan Gubernur Syarkawi, Handil Bakti, Alalak, Barito Kuala, Kalsel.

Sebelum acara dibuka secara resmi, Ketua PWA Kalsel Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. dalam laporan penyelenggaraan menjelaskan, penggalangan komitmen untuk pencegahan praktik P2GP diikuti oleh peserta perwakilan dari dinas terkait, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi profesi kesehatan, pimpinan amal usaha Muhammadiyah/Aisyiyah dan PWA Kalsel. Sedangkan peserta orientasi kader sebanyak 20 orang berasal dari tiga kabupaten/kota yakni Banjarmasin, Banjarbaru dan Banjar.

Setelah laporan disusul arahan Ketua MaKes PPA Dr. Warsiti, S.Kp. M.Kep. Sp. Mat. yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dit.UPL Kemenkes RI yang telah memberikan kepercayaan bermitra dengan Aisyiyah dalam upaya pencegahan praktik P2GP.

Baca Juga: Titik Api Muncul di Hutan Gunung Lawu, Diduga Sisa Pembakaran Sampah

Dia berharap kepada para kader setelah mengikuti orientasi agar melakukan edukasi ke masyarakat sasaran secara maksimal dan berkesinambungan. "Sehingga upaya pencegahan praktik P2GP di Kalsel secara perlahan dapat dikurangi bahkan dieliminasi," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (18/9/2024).

"Penghapusan praktik sunat perempuan bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan menghilangkan praktik yang dinilai dapat membahayakan kesehatan reproduksi," imbuh Warsiti.

Dilanjutkan sambutan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Dr. H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. sekaligus membuka acara secara resmi yang diwakili oleh staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Hj. Husnul Hatimah, SH., M.H.

Gubernur menyambut baik program pencegahan praktik P2GP di Kalsel ini. Dia berharap setelah ditanda tanganinya komitmen oleh berbagai elemen terkait dan kader Aisyiyah yang mengikuti pelatihan pencegahan praktik P2GP, selanjutnya dapat dilakukan edukasi dan perluasan informasi ke masyarakat sehingga warga memiliki pengetahuan dan memahami bahwa praktik P2GP perlu dicegah dan tidak dilakukan lagi kepada anak-anak perempuan.

Penggalangan komitmen dan orientasi kader ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Aisyiyah mulai dari pusat, wilayah, daerah sampai cabang dan ranting dalam pencegahan praktik P2GP/sunat perempuan di Indonesia.

Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di Kalsel, namun juga diselenggarakan di Sumatera Barat (Sumbar) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Juga: PSIM Bertolak ke Tegal Hadapi Bhayangkara FC, Seto Nurdiyantoro Ungkap Kondisi Skuad

Pemilihan ketiga provinsi ini berdasarkan data sepuluh besar provinsi dengan kasus praktik P2GP tertinggi di Indonesia.

Setelah pemaparan materi oleh para narasumber dilakukan pembacaan naskah komitmen dipimpin oleh Perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel dilanjutkan dengan penandatangan komitmen oleh peserta dari Dinkes, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh A, pimpinan ormas dan perwakilan organisasi profesi dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Adanya penandatanganan komitmen ini merupakan wujud dan bagian dari dukungan pemerintah dan pihak terkait untuk pencegahan praktik P2GP di Kalsel.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Danar W

Tags

Rekomendasi

Terkini

Lagi, Kilang Pertamina Luncurkan Produk Setara Euro 5

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:00 WIB

GKR Hemas Dukung Ulama Perempuan di Halaqoh KUPI

Rabu, 17 Desember 2025 | 22:20 WIB

1.394 KK Ikut Penempatan Transmigrasi Nasional 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 10:30 WIB

Airlangga Hartarto Usulkan 29, 30, 31 Desember WFA

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:56 WIB
X