Krjogja.com - Jakarta - Pondok Pesantren saat ini tidak hanya memberikan pengajaran kepada para santri, tetapi juga memiliki sejumlah bisnis untuk pengembangan pesantren. Karena itu, Kementerian Agama memberikan sejumlah bantuan untuk membantu pengembangan bisnis tersebut melalui skema bantuan Kemandirian Pesantren.
Namun, hal tersebut kerap menemui sejumlah kendala. Di antaranya bercampurnya harta kiai dan inventaris pesantren sebagai bagian dari pengelolaan bisnis. Demikian dikatakan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Basnang Said di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu
(9/10/2024) malam.
Basnang Said mengakui ponpes belum terbiasa memisahkan kekayaan pak kiai dan bisnis pesantren.Melihat fakta demikian, Kemenag memberikan syarat dalam skema bantuan tersebut untuk menunjukkan pemisahan data kiai dan pesantren. Kendala lainnya, kata Basnang, pengelolaan bisnis itu dipasrahkan kepada santri sepenuhnya sehingga membuat pengelolaan bisnisnya kurang profesional.
Kemandirian Pesantren Sidogiri Patut Dicontoh "Banyak pesantren menyerahkan kepada santri," ujarnya. Karena itu, Kemenag menekankan agar pengelolaan itu diserahkan melalui Surat Keputusan resmi. "Harus ada surat keputusan pengasuh pesantren kepada alumni pesantren," katanya.
Individu yang disebut dalam Surat Keputusan itulah yang bakal diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) baik secara daring maupun luring. "Itu yang akan mengikuti diklat online dan offline," katanya.
Sementara pesantren besar yang sudah maju pengembangan bisnisnya bakal menjadi narasumber untuk memberikan materi dan membagikan pengalamannya dalam memajukan bisnisnya. Sebagaimana diketahui, Kemenag menggelontorkan dana ratusan juta rupiah untuk membantu pengembangan bisnis pesantren. Hal ini menjadi bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan kemandirian pesantren.(ati)
