KRjogja.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi, yang dipangkas itu berkaitan dengan perjalanan dinas dan sejenisnya, termasuk pembelanjaan alat tulis kantor (ATK). Tetapi untuk bansos yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat, sama sekali tidak dipotong," ujar Mensos Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Ia menyebutkan bahwa anggaran bansos untuk tahun 2025 berkisar antara Rp1 triliun hingga Rp1,3 triliun, yang nantinya akan disesuaikan kembali sesuai arahan Presiden.
"Ada Rp1 triliun lebih, mungkin sekitar Rp1,3 triliun. Tetapi kita akan menyesuaikan dan mengikuti keputusan Presiden. Untuk bansos dan sejenisnya yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak akan ada perubahan, tetap sama seperti sebelumnya," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memastikan bahwa dana bansos tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.
“Yang tidak dipotong adalah anggaran belanja bantuan sosial. Tidak ada pengurangan anggaran sedikit pun di situ,” kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis.
Menkeu mengungkapkan bahwa target belanja negara pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun. Untuk mengoptimalkan pagu belanja negara, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran agar lebih tajam dan efisien, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo kepada kementerian dan lembaga.
Efisiensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Sebaliknya, berbagai pos anggaran lainnya mengalami penyesuaian, seperti perjalanan dinas, ATK, serta berbagai kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
