Krjogja.com - JAKARTA - Pemerintah resmi membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai instrumen percepatan pembangunan yang bertujuan mengakhiri situasi paradoks di Indonesia.
Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang, memiliki 17 ribu pulau, serta salah satu tutupan hutan tropis terbesar. Selain itu, Indonesia kaya akan sumber daya alam, memiliki deposit nikel terbesar di dunia, menguasai pasar sawit global, serta berlimpah dalam produk laut dan perikanan.
"Bangsa Indonesia harus bisa makmur dan berhak menjadi negara yang kaya," ujar Hasan pada Senin (24/2/2025).
Menurutnya, pembentukan Danantara merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan Paradoks Indonesia, sebagaimana yang dituliskan Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya.
"Tidak perlu diperdebatkan lagi, bangsa kita kaya dan seharusnya lebih makmur. Namun, kenyataannya setelah 80 tahun merdeka, masih ada ketimpangan, kemiskinan, dan wilayah tertinggal. Semua ini harus segera diselesaikan," tegasnya.
Hasan menjelaskan bahwa Danantara adalah badan investasi yang mengonsolidasikan kekuatan dan kekayaan negara untuk lebih fokus dalam penguasaan industri strategis. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam adalah mandat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945:
"Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
Baca Juga: Presiden Prabowo: Danantara Optimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara
Sayangnya, kata Hasan, selama ini sebagian besar sumber daya alam Indonesia diekspor dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah dan keuntungannya tidak maksimal dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri.
"Danantara akan membiayai sendiri berbagai industri strategis, seperti hilirisasi nikel dan kobal, pengembangan kecerdasan buatan, pembangunan kilang minyak, serta industri pendukung lainnya. Ini akan menopang Indonesia untuk melompat menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen," jelasnya.
Hasan menambahkan bahwa peluncuran Danantara merupakan hadiah untuk ulang tahun ke-80 Indonesia. Dengan adanya badan ini, kekayaan dan kekuatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dikonsolidasikan dalam satu entitas pengelola investasi.
Danantara akan mengelola aset Indonesia senilai Rp14 ribu triliun, menjadikannya bukan hanya sekadar lembaga investasi, tetapi juga instrumen utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, di mana kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat.
"Hilirisasi adalah kunci kemajuan. Ini adalah instrumen percepatan pembangunan yang titik beratnya berada pada sektor hilirisasi," pungkas Hasan.(*)
