Krjogja.com - JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan dibutuhkan 1.600 guru untuk mengajar di 100 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Hal ini dijelaskan Mensos dalam keterangan pers usai mengkuti rapat koordinasi pengadaan guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Baca Juga: Trend Nama Bayi 2025: Pilihan Populer Bernuansa Kejawaan yang Sarat Makna
Pada rapat ini ditentukan bahwa skema percepatan pemenuhan kebutuhan guru akan dikawal langsung oleh Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendidikan Sasaran dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Agama. Selain pemenuhan SDM guru, pada rapat ini juga dibahas teknis operasional dan target peserta didik serta program pendidikan pada sekolah rakyat.
"Pada pertemuan ini kita membahas soal pengadaan kepala sekolah, guru, dan juga tenaga kependidikan yang lain yang Insya Allah sudah ada skema-skema yang kita sudah pilih," kata Mensos.
Gus Ipul menambahkan hasil dari rapat bakal segera dikoordinasikan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Mahasiswa UGM Beri Sentuhan Digital Pengembangan Wisata Kebonarum
Mensos meyakini kebutuhan guru untuk Sekolah Rakyat dapat terpenuhi agar murid yang berasal dari golongan tak mampu dapat memperoleh pendidikan yang layak.
"Di antaranya (guru Sekolah Rakyat) pertama tentu ASN, kan ASN itu ada dua ada PNS, ada P3K. Jika tidak ada, nanti itu sudah tidak mencukupi, maka skema ketiganya adalah rekrutmen dari PPG," jelas Mensos..
Adapun terkait dengan jumlah, Gus Ipul mengatakan total dibutuhkan 1.600 guru untuk mengajar di 100 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
"Kebutuhan gurunya itu sekitar 1.600 sampai 2.000 lah kira-kira kalau nanti kita sampai di 100 titik," tegas Mensos.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (PPPA) Arifah Choiri Fauzi; Wakil Mensos Agus Jabo Priyono; Wakil Menteri PPPA Veronica Tan; Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar; Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto; Sekretaris Menteri Kementerian PANRB Reni Suzana; serta perwakilan dari Kemensetneg, Kemendagri, Kemenag, Kemendikdasmen, dan KPAI.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (ati)
