Krjogja.com - JAKARTA - Demo besar-besaran dilakukan ojek online (OJOL). Terkait hal ini Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR tengah berupaya mencari solusi terbaik terkait aspirasi yang disuarakan oleh para pengemudi ojol.
Sejumlah komisi di DPR, sedang bekerja untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Demikian disampaikannya Puan merespons para ojol yang melalukan aksi demonstrasi besar-besaran Selasa (20/5).
Baca Juga: Dari Umbul Brintik, Malangjiwan Bertekad Jadi Desa Sarjana
“Komisi yang ada di DPR sedang mencari win win solution yang terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan. Tentu saja kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan kedua belah pihak,” kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Ia menyebut, Komisi V, Komisi XI, hingga Komisi I DPR RI akan menindaklanjuti isu-isu yang disampaikan oleh para pengemudi ojol. “Jadi apa yang terbaik bagi kedua belah pihak akan ditindaklanjuti sehingga ada win win solution,” ujarnya.
Pada kesempatan ini Puan juga mengimbau agar para pengemudi ojol yang menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa melakukannya dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Baca Juga: Dari Umbul Brintik, Malangjiwan Bertekad Jadi Desa Sarjana
Seperti diketahui, Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Garda) Indonesia menyatakan akan melakukan aksi mematikan aplikasi atau offbid massal pada Selasa, 20 Mei 2025. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari unjuk rasa besar bertajuk Aksi 205 yang akan berlangsung serentak di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan aksi offbid massal ini bertujuan memberikan tekanan kepada aplikator yang dinilai melanggar regulasi dan merugikan pengemudi online roda dua dan roda empat.
"Kami perkirakan pemesanan apapun melalui aplikasi akan lumpuh sebagian ataupun total," ujar Igun dalam keterangan persnya, Sabtu (17/5/2025).
Aksi ini tidak hanya terpusat di Jakarta, namun juga akan digelar di Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Ambon. Diperkirakan, sekitar 500.000 pengemudi online akan terlibat, baik melalui aksi langsung di lapangan maupun dengan mematikan aplikasi sebagai bentuk protes.
Garda Indonesia meminta masyarakat memahami aksi tersebut sebagai bentuk pembelajaran terhadap aplikator yang dianggap mengabaikan regulasi sejak tahun 2022. "Selama ini kami sudah sangat bersabar, tapi aplikator tetap melakukan pelanggaran. Kami berharap Pemerintah tidak tinggal diam," tegas Igun.
Unjuk rasa akbar ini juga akan memusatkan aksi di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan DPR RI, yang diperkirakan akan menyebabkan kemacetan di sejumlah wilayah Jakarta. Garda Indonesia pun meminta maaf kepada masyarakat atas potensi terganggunya aktivitas harian. (Ful)
