KRjogja.com - Dalam rapat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat (19/9), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan ada empat poin yang disepakati pemerintah, Pertamina, dan pengelola SPBU Swasta terkait penanganan kelangkaan BBM Shell Cs.
Dalam rapat koordinasi itu, hadir Simon Aloysius Mantiri selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) bersama Mars Ega Legowo, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Selain itu, rapat juga diikuti oleh perwakilan perusahaan swasta seperti Vivo, BP AKR, Shell, dan ExxonMobil.
"Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina, menghasilkan empat hal," tutur Bahlil.
Pertama, Pemerintah akhirnya menyetujui langkah SPBU swasta untuk membeli bahan baku BBM (base fuel) langsung dari pertamina. Kebijakan ini dikeluarkan dengan sejumlah syarat guna mengatasi krisis pasokan BBM yang mulai terasa sejak bulan lalu.
"Syaratnya adalah harus berbasis base fuel, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin teh. Tadi Dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing dan ini juga sudah disetujui, ini solusi," terangnya.
Kedua, untuk proses impor minyak, pemerintah dan SPBU swasta menyetujui pelaksanaan mekanisme joint surveyor. Tujuannya adalah menjamin bahwa minyak yang masuk masih murni dan memenuhi kriteria teknis.
"Agar tidak ada dusta diantara kita menyangkut kualitas, juga disepakati untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan," ujar Bahlil.
Ketiga, skema pembelian ke Pertamina dijalankan dengan pendekatan B2B (business-to-business). Perhitungan harga sendiri disesuaikan dengan ICP (Indonesian Crude Price), yaitu rata-rata minyak mentah Indonesia.
"Sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga ingin harus fair. Gak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli," jelas Bahlil.
Keempat, ia menyebut proses impor bahan baku BBM dipastikan rampung dalam tujuh hari. Hal ini membuka jalan agar SPBU swasta segera memiliki stok.
"Mulai hari ini, sudah dibicarakan. Nanti harus dilanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian insyaallah pada lambat 7 hari, barang boleh bisa masuk di Indonesia," tandasnya.
