Krjogja.com - JAKARTA — Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, menegaskan bahwa seluruh jajaran PBNU sebaiknya tetap fokus pada penyelesaian tugas organisasi dan tidak terseret dalam pusaran tuduhan maupun polemik yang berkembang.
Pernyataan ini disampaikan Amin Said berdasarkan arahan langsung dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf agar energi organisasi tidak habis untuk merespons isu yang justru memperkeruh keadaan.
Baca Juga: Pemkab Klaten Serahkan Hibah Rp10,6 Miliar untuk Petani
Amin menjelaskan bahwa baik Ketua Umum maupun Rais ‘Aam adalah pemegang mandat Muktamar. Karena itu, tidak ada forum apa pun di luar Muktamar Luar Biasa (MLB) yang memiliki kewenangan mencabut mandat keduanya.
“Rapat atau permusyawaratan apa pun selain Muktamar tidak bisa memberhentikan Rais ‘Aam maupun Ketua Umum,” tegas Amin Said, di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Ia menyatakan bahwa Rais ‘Aam juga tidak dapat menyelenggarakan MLB secara sepihak. MLB hanya dapat digelar bersama Ketua Umum PBNU, itu pun dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat.
Baca Juga: Menang 3-0 atas Barcelona, Chelsea Mantap di Lima Besar
“Jadi tidak mudah. Ada mekanisme yang harus diikuti, dan semuanya jelas diatur dalam AD/ART,” kata Amin.
Masa khidmat kepengurusan PBNU saat ini akan berakhir pada Januari 2027. Dengan waktu yang tersisa sekitar satu tahun, Amin menilai energi organisasi sebaiknya difokuskan pada penyelesaian program dan persiapan menuju Muktamar berikutnya. Menurutnya, menghabiskan waktu untuk memelihara konflik hanya akan menimbulkan mudarat bagi NU.
“Untuk itu, jalan satu-satunya adalah islah sebagaimana nasihat ulama. Percuma memelihara perbedaan dan konflik. Malah hanya mendatangkan mudarat,” tandasnya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa dalam tradisi para kiai, konflik yang dipelihara hanya akan membawa kesialan bagi siapa pun yang mengobarkannya. “Bisa-bisa kena kualat,” ujarnya.
Amin berharap seluruh pihak menahan diri dan kembali menenangkan suasana demi menjaga marwah organisasi serta keberlanjutan program strategis NU menjelang masa akhir kepengurusan. (Ati)
