Krjogja.com - YOGYA - Upaya percepatan penanganan stunting di wilayah perkotaan kembali diperkuat melalui Forum Group Discussion (FGD) Peran Pemerintah Daerah (Pemda) DIY yang digelar di Kantor Kelurahan Mantrijeron, Senin (8/12/2025). Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah lintas sektor dalam menurunkan angka stunting yang masih menjadi tantangan pembangunan sumber daya manusia.
FGD tersebut menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan koordinasi yang solid antara Pemda DIY, pemerintah kelurahan, kader kesehatan, hingga lembaga kemasyarakatan. Selain mengevaluasi program yang telah berjalan, forum ini juga dimanfaatkan untuk menggali kendala lapangan dan merumuskan strategi yang lebih efektif serta berkelanjutan.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, dalam pemaparannya menekankan pentingnya data kependudukan yang akurat di tingkat kelurahan. Menurutnya, data tentang jumlah balita, ibu hamil, lansia, hingga warga yang sedang sakit menjadi fondasi utama dalam menentukan sasaran program stunting. Ia menilai kelurahan harus aktif berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
Baca Juga: Eko Suwanto Ajak Warga & Wisatawan Menikmati Wayang Kulit Lakon Kangsa Adu Jago, Apa Maknanya?
Selain data, pemahaman gizi juga menjadi sorotan. Eko Suwanto menegaskan bahwa indikator stunting tidak hanya dilihat dari berat badan, tetapi juga tinggi badan, lingkar lengan, dan lingkar kepala anak. Karena itu, edukasi kepada orang tua terkait pemenuhan gizi, terutama protein dan karbohidrat, dinilai sangat penting agar bantuan dan pendampingan yang diberikan dapat berdampak nyata.
Sementara itu, Lurah Mantrijeron, Agung Nugroho, mengungkapkan bahwa mekanisme penanganan stunting tahun 2026 tengah disusun berdasarkan evaluasi program tahun sebelumnya. Meski upaya Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kader telah menunjukkan hasil, prevalensi stunting di Mantrijeron masih tergolong tinggi dan menjadi pekerjaan rumah bersama. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis wilayah, khususnya di tingkat RW, agar pencegahan stunting lebih fokus dan efektif.
Kondisi lapangan turut disampaikan perwakilan TPK, Antik, yang menyebut masih adanya keluarga berisiko stunting akibat pola asuh yang kurang optimal serta persoalan sanitasi dan kebersihan rumah. Selain itu, kendala teknis seperti penggunaan alat timbang digital yang kurang efisien juga menjadi hambatan dalam pemantauan status gizi anak secara rutin.
Baca Juga: Sadar Jadi Tonggak Penting, Eko Suwanto Terus Kuatkan Program Sinau Pancasila di DIY
FGD ini juga menghadirkan anggota DPRD DIY, Sigit Nurcahyo dan Bramantyo Asdi, yang memberikan penguatan terkait peran pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penanganan stunting. Keduanya menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada pencegahan stunting, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat akar rumput.
Melalui diskusi tersebut, terbangun kesepahaman bahwa percepatan penanganan stunting membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan. Penguatan data, edukasi gizi, pendampingan keluarga, serta perbaikan sanitasi menjadi fokus utama yang harus dijalankan secara terintegrasi. Dengan sinergi yang kuat antara Pemda DIY, kelurahan, dan masyarakat, Mantrijeron diharapkan mampu menurunkan angka stunting secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.(*)
