KUALALUMPUR (KRJogja.com) – Potensi ekonomi Dunia Islam sangatlah besar baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam yg dimiliki negara-negara Islam.
Namun, potensi itu tidak manifest antara lain karena rendahnya derajat bekerja sama, tidak memiliki strategi pertahanan diri terhadap liberalisasi ekonomi global. Selain juga rendahnya dukungan negara terhadap pemajuan perekonomian umat.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr M Din Syamsuddin pada Global Muslim Business Forum (GMBF) 2025 di Kuala Lumpur Malaysia, Senin (8/12). Forum diikuti sekitar 300 peserta dari manca negara terdiri dari pebisnis, penentu kebijakan, pengamat ekonomi, dan pemerduli ekonomi dan perdagangan Islam. Hadir di antaranya Ketua Senat Pakistan/Mantan Perdana Menteri Pakistan Syed Yousaf Raza Gilani, Utusan Khusus Pemerintah Kamboja ke OKI Neak Oknha Datok Othman Hassan, Gubernur Malaka Tun Seri Mulia Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, Ketua Islamic Chamber of Commerce and Development Mr. Saleh Kamel, Ketua GMBF Dato Seri Mohammad Iqbal Rawther dan lainnya.
Baca Juga: Ekspedisi Toyota New Veloz Hybrid EV, Jelajah Wisata Alam, Budaya, dan Kuliner
“Untuk itu, kerja sama bisnis di Dunia Islam, baik antar Pemerintah (Goverment to Government/G to G) maupun People to People (P to P) harus dikembangkan secara sungguh-sungguh dan dengan pendekatan strategis, secara inovatif dan inklusif,” tandasnya.
Dalam kaitan global, Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta ini mengatakan bahwa Organisasi Kerja sama Islam/OKI perlu aktif bahkan proaktif mendorong kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara sesama negara anggota OKI. Maka menurutnya Dunia Islam secara kolektif dan individual negara-negara Islam perlu mengembangkan strategi bisnis. Inovatif. Antara lain dengan mengembangkan produk-produk baru yang diperlukan pasar dan perdagangan antarnegara atau daerah (inter-states) dalam satu negara.
Hal ini ujar Mantan Ketum MUI, dapat dilakukan dengan membuat data base dan analisa tentang supply and demand dan mengembangkan pola kemitraan atas dasar kerja sama yg saling menguntungkan. “Kerja sama ekonomi dan perdagangan ini tidak hanya dilakukan sesama Muslim. Tapi perlu secara inklusif dengan bangsa dan negara manapun selama tidak tidak ada upaya dominasi dan eksploitasi,” tandasnya. (Fsy)
