Krjogja.com - JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak mengancam upaya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengenai kasus ini. Adapun hal tersebut yang mmebuat pihaknya untuk meminta Polti melakukan pengusutan terhadap ada tidaknya tindak pidana di balik kasus gagal ginjal ini.
"Permintaan disampaikan mengingat kejadian gangguan ginjal kronis ini sudah mengancam upaya pembangunan SDM, khususnya perlindungan terhadap anak," kata Muhadjir dalam keterangannya seperti dikutip pada Minggu (23/10/2022).
Diketahui, kasus ini sudha menimpa 208 anak, 118 meninggal dan kemungkinan masih akan bertambah. Penyebabnya diduga kuat berasal dari cemaran zat Etilen Glikol (EG) dan Deitilen Glikol (DG) pada obat jenis sirup. Di mana bahan baku obat tersebut semuanya masih import.
Sampai sejauh ini, berdasar data Kemenkes, kasus gagal ginjal akut 2022 ini hanya terjadi di tiga negara, yaitu Indonesia (118 kematian) Gambia (50) dan Nigeria (28 kematian).
"Oleh sebab itu perlu diadakan pelacakan mulai dari asal muasal bahan baku, masuknya ke Indonesia hingga proses produksi obat-obat yang mengandung kedua zat berbahaya tersebut," ungkap Muhadjir.
Melakukan Sidak
Sebelumnya, uhadjir Effendy melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah apotek dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/10/2022).
Kedatangan Muhadjir didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya untuk memastikan apotek dan Fasyankes sementara waktu tidak menjual obat sirup anak sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal ini menyusul merebaknya kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak.
Pertama yang didatangi adalah Apotek Sehat di Jalan Pengadilan, Bogor Tengah. Di tempat ini, Bima Arya dan Muhadjir Effendy memeriksa langsung gudang obat. Obat sirup disimpan di tempat khusus.
Kemudian dilanjut meninjau fasyankes Poliklinik Afiat Rumah Sakit PMI Bogor di Jalan Pajajaran. Di tempat ini, pengelola sudah tidak mengeluarkan obat sirup sesuai arahan Kemenkes. Obat-obatan tersebut disimpan di lemari khusus.
Tempat terakhir yang ditinjau adalah Apotek Villa Duta di Bogor Timur. Pengelola memasang tulisan "Mohon maaf, untuk sementara kami tidak menjual semua sediaan jenis obat sirup." Bahkan, obat-obatan yang dilarang tidak disimpan di etalase.
"Saya bersama Pak Wali Kota melakukan sidak di beberapa apotek yang ada di Kota Bogor, untuk mengecek apakah apotek-apotek sudah mematuhi imbauan kita, yaitu tidak lagi memperjualbelikan obat sirup. Baik melalui resep maupun pembelian bebas," kata Muhadjir. (*)