JAKARTA, KRJOGJA.com - Pengamat pendidikan, Darmaningtyas mengatakan penerapan kurikulum secara optimal butuh keterampilan guru. Selain itu harus diintepretasikan dan diterapkan dengan dukungan guru yang baik.
Hadirnya Kurikulum Merdeka sebagai pengganti Kurikulum 2013 tidak urgen. Darmaningtyas menilai perubahan kurikulum telah menyingkirkan kebutuhan dunia pendidikan Indonesia terhadap guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Dalam situasi pandemi seperti ini urgensi perubahan kurikulum dipertanyakan mengingat yang dialami justru krisis guru PNS. (Krisis guru PNS) itu seakan-akan tidak pernah dianggap persoalan," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi X DPR RI, Senin, (11/4/2022).
Mengenai kekurangan guru dapat ditanggulangi lewat seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, hal tersebut justru menimbulkan masalah baru.
"Efek dari memperbesar rekrutmen guru PPPK dan memperkecil rekrutmen guru PNS itu dampaknya pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)," ujarnya.
Perkembangan LPTK setelah keluarnya UU Guru dan Dosen justru calon guru yang masuk ke LPTK meningkat. Sebab, mereka berharap menjadi guru PNS dan mendapat tunjangan profesional.
"Tapi tidak adanya (rekrutmen) guru PNS yang besar seperti kemarin-kemarin ini akan memengaruhi kembali minat murid-murid SMA untuk menjadi guru atau masuk LPTK dan dampaknya ke kualitas pendidikan," tuturnya.
Penerapan kurikulum secara optimal butuh keterampilan guru. Kurikulum harus diinterpretasikan dan diterapkan dengan dukungan pendidikan guru yang baik.
Dia menyebut di lapangan yang terjadi malah sebaliknya. Guru-guru jarang merancang pembelajaran menggunakan kurikulum yang ada.
Yang terjadi guru menggunakan buku teks yang merupakan interpretasi pendidik terhadap kurikulum. Beberapa sekolah bahkan membeli paket kurikulum dari penerbit yang digunakan untuk keperluan administrasi,†kata Darmaningtyas
Kurikulum apa pun perlu dimodifikasi sesuai konteks tempat guru mengajar. Guru harus memberi pembelajaran kontekstual dengan persoalan murid.
“Dalam Kurikulum Merdeka misalnya, guru perlu menginterpretasikan capaian pembelajaran menjadi asesmen dan kegiatan yang sesuai,†papar dia.
Darmaningtyas menyebut guru harus mendapat akses untuk belajar. Pergantian kurikulum tidak bisa menjadi dasar asumsi guru bisa langsung mengimplementasikan pembelajaran.
“Artinya, perubahan kurikulum tidak secara otomatis bisa mengatasi pemulihan pembelajaran yang dikeluhkan selama ini,†tegasnya.(ati)