JAKARTA,KRJOGJA.com - Presidium Pimpinan Nasional (Pimnas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), prihatin dengan kenyataan adanya "PNS Hantu" dan mendesak pemerintah mengusut secara tuntas.
Presidium PPI Andy Soebjakto di Jakarta,Rabu (26/5 2021) menjelaskan jumlah PNS Hantu ini sangat mengejutkan. Menurutnya, meskipun diklaim sudah terjadi perbaikan data, tetapi sekaligus diakui bahwa masih belum seluruhnya.
"Berarti masih ada "PNS Hantu" yang mencerminkan ketidakseriusan reformasi birokrasi, bahkan untuk yang paling elementer. Yakni data yang tidak valid dipergunakan dalam durasi waktu yang panjang," tegas Presidium Pimpinan Nasional (Pimnas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Andy Soebjakto .
Pimnas PPI, kata Andy Soebjakto mendesak Pemerintah, dalam hal ini BKN untuk sungguh-sungguh dan segera melakukan pemutakhiran dan sekaligus validasi data PNS, sehingga dalam waktu dekat sudah tidak ada data-data "aspal" terkait jumlah PNS. Presiden dan Menteri PAN-RB perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah ini, sehingga tidak berlarut-larut.
"Aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) untuk turun tangan, melakukan penelitian dan pendalaman terhadap kasus ini. Jika ditemukan unsur pidana, agar segera ditindaklanjuti dengan proses hukum yang obyektif, adil dan tanpa pandang bulu. Bukan tidak mungkin ada unsur kerugian negara dalam jumlah yang besar," ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya juga kepada Presiden untuk membentuk Tim Investigasi untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan menemukan pihak yang harus bertanggungjawab. "Terhadap pihak yang terbukti lalai atau salah, sanksi yang tegas dan adil patut diberikan. Reward and punishment mechanism perlu ditegakkan," katanya.
Pimpnas PPI berharap Pemerintah untuk bersungguh-sungguh membangun budaya datatif, tertib administrasi dan tertib organisasi pada semua bidang dan lembaga dalam birokrasi pemerintahan.
"Modernisasi dan reformasi birokrasi membutuhkan budaya datatif dan tertib administrasi yang berkualitas," katanya.
Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, mengakui ada PNS misterius itu ada karena banyak yang tidak melakukan pendataan.
"Sejak Indonesia merdeka, baru dua kali kali dilakukan pemutakhirkan data," kata Bima dalam kick off meeting pemutakhiran data mandiri ASN dan pejabat pimpinan tinggi (PPT) non-ASN secara virtual, Senin (25/5).
Pemutakhiran yang pertama tahun 2002 dilakukan melalui Pendataan Ulang PNS (PUPNS) secara manual sehingga butuh waktu lama dan biaya sangat besar. Walaupun begitu masih banyak juga data-data yang palsu," ujarnya. (Ati)