JAKARTA, KRjogja.com - Pemerintah mewanti-wanti kepada masyarakat untuk tidak mudik, mengingat besarnya risiko penyebaran Covid-19. Saat ini lebih dari 4 ribu orang pemudik positif virus corona (Covid-19). Hal itu diketahui dari tes acak yang digelar pemerintah di jalur-jalur mudik.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya telah melakukan tes acak terhadap sekitar 6 ribu orang di pos penyekatan mudik. "Pengetatan oleh Polri di 381 lokasi dan Operasi Ketupat. Jumlah pemudik random testing dari 6.742, konfirmasi positif 4.123 orang," kata Airlangga dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (10/5).
Airlangga menyampaikan sebanyak 1.686 orang di antaranya langsung menjalani isolasi mandiri. Selain itu, ada 75 orang yang dirawat di rumah sakit. Airlangga menyebut aparat keamanan juga menindak para pelanggar larangan mudik. Dia berkata ada sekitar 41 ribu kendaraan yang diputar balik dari jalur mudik.
"Operasi kendaraan atau Operasi Ketupat jumlah diperiksa kendaraan 113.694, putar balik 41.097, dan pelanggaran travel gelap 306 kendaraan," tutur Airlangga. Pemerintah menetapkan larangan mudik berlaku selama masa libur Lebaran Idul Fitri. Pelarangan mudik berlangsung pada 6-17 Mei 2021.
Di bagian lain, Airlangga mengemukakan pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) yang akan diberlakukan dari tanggal 18 sampai 31 Mei 2021.
"Pelaksanaan PPKM Mikro Tahap VIII yaitu tanggal 18 sampai 31 Mei (2021) akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi. Tentu 18 sampai 31 Mei ini adalah periode dua minggu daripada pasca mudik Hari Raya Lebaran dan tentu pengetatan dari 3T [tracing, testing, dan treatment]," katanya.
Dipaparkan Airlangga, dari 30 provinsi yang saat ini melaksanakan PPKM Mikro, 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi harian. “Lima provinsi yang meningkat cukup tajam, yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat dan sebagian itu akibat dari datangnya pekerja migran," paparnya.
Kenaikan tren konfirmasi kasus harian tersebut, jelas Airlangga, mengakibatkan tujuh provinsi mempunyai tingkat keterisian tempat tidur atau BOR (Bed Occupancy Ratio) Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 50 persen. Ketujuh provinsi tersebut adalah Sumatra Utara (63,4 persen), Riau (59,1 persen), Kepulauan Riau (59,9 persen), Sumatra Selatan (56,6 persen), Jambi (56,2 persen), Lampung (50,8 persen), dan Kalimantan Barat (50,6 persen).
"Ini terutama kenaikan memang terjadi di Sumatra, oleh karena itu Sumatra menjadi perhatian dari pemerintah. Sedangkan di Jawa terlihat bahwa BOR rata-rata di bawah 40 persen dan ini merupakan yang terendah sepanjang periode PPKM Mikro," jelasnya.
Terpisah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Letnan Jenderal Doni Monardo mengemukakan, masyarakat agar bersabar untuk tidak mudik dahulu pada tahun ini.
"Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Larangan Mudik 2021. Ini dilakukan guna menekan penyebaran Covid-19 dalam skala nasional. Masyarakat harus paham langkah ini diambil supaya Indonesia tidak mengalami apa yang dialami India yang kasus Covid-19-nya melonjak sangat tinggi," kata Doni.
Doni melanjutkan, sebelumnya pada Februari 2021 lalu kasus Covid-19 di India berada di bawah Indonesia. Namun saat pemerintah setempat mulai melonggarkan kegiatan keagamaan dan politik, kasus Covid-19 di negara tersebut malah membeludak dan tak terkendali.
Ia pun berharap agar Indonesia tidak seperti negara tersebut. Maka dari itu, mau tidak mau pemerintah harus melakukan tindakan tegas dengan melarang mudik 2021. Doni sendiri mengakui, saat ini masih banyak masyarakat yang punya hasrat untuk mudik ke kampung halaman. (Sim)