JAKARTA, KRjogja.com - Sebesar 80,4 persen Kepala Sekolah Dasar (SD) -Komite Sekolah di jenjang Sekolah Dasar sepakat tatap muka.
"Hasil survei mendapati Sekolah Dasar (SD) yang sudah melaksanakan PTM sebanyak 78,3 persen. Sekolah yang melaksanakan PTM di luar sekolah sebanyak 57,8 persen, sementara sekolah yang tidak melaksanakan PTM di luar sekolah mencapai angka 42,2 persen" Demikian Direktur Sekolah Dasar (SD) Kemdikbud, Sri Wahyuningsih di laman Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (5/4 2021).
Survei ini dilakukan untuk kesiapan pembelajaran tatap muka (PTM) di satuan pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Survei Direktorat SD Kemendikbud dilakukan untuk mengetahui kesiapan sekolah dasar dalam melaksanakan sekolah tatap muka sesuai SKB Empat Menteri.
Direktorat Sekolah Dasar menurunkan pegawai dari semua fungsi untuk melakukan survei langsung ke sekolah. Objek sasarannya adalah kepala sekolah, guru, wali murid, peserta didik dan dinas pendidikan yang tersebar di 46 kabupaten/kota yang mewakili seluruh wilayah Indonesia.
Terdapat 591 responden yang terdiri dari 128 Guru, 138 siswa, 139 wali murid, 140 kepala sekolah dan 46 dinas pendidikan kabupaten/kota.
Melalui survei, Direktorat Sekolah Dasar menyatakan ingin mendorong dinas pendidikan kabupaten/kota dan juga sekolah memenuhi daftar periksa kesiapan PTM. Termasuk untuk mengetahui kesiapan sekolah dasar dalam melaksanakan sekolah tatap muka sesuai SKB Empat Menteri.
“Daftar periksa ini penting dipenuhi sebelum PTM dilaksanakan. Supaya protokol kesehatan benar-benar dijalankan, dan warga sekolah aman dalam melaksanakan PTM,†kata Direktur Sekolah Dasar Sri Wahyuningsih
Survei dilakukan setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag) mengumumkan tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Sebelumnya Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengatakan pembelajaran tatap muka harus dilakukan setelah semua guru mendapatkan vaksinasi Covid-19. Pasalnya, PJJ berkepanjangan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang negatif, seperti putus sekolah, penurunan capaian belajar hingga kekerasan pada anak dan risiko eksternal lainnya.
"Di Indonesia muncul tren anak putus sekolah, penurunan pencapaian pembelajaran, di mana akses dan kualitas pembelajaran tidak tercapai dan menimbulkan kesenjangan ekonomi lebih besar," kata Nadiem Makarim dalam paparan SKB 4 Menteri yang disiarkan langsung di kanal Youtube Kemendikbud, Selasa (30/3/2021.(ati)