YOGYA, KRJOGJA.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka rasio gini DIY per September 2020 sebesar 0,437 persen naik 0,003 persen dibandingkan Maret 2020. Demikian pula dengan kemiskinan juga mengalami kenaikan sebesar 12,8 persen yang melebihi tahun 2017 lalu.
Hal tersebut mengundang perhatian berbagai pihak karena dinilai ironis. Apalagi, DIY memiliki dana keistimewaan yang tahun ini mencapai angka Rp 1,32 trilyun.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan peningkatan angka kemiskinan DIY saat pandemi harus disikapi dengan serius serta menggulirkan program yang inovatif bahkan extraordinary. Kemiskinan di DIY menurut Huda sebelum pandemi sebenarnya sudah tinggi diatas rata rata nasional, dan RPJMD terkait pengentasan kemiskinan termasuk yang belum tercapai secara tahunan.
“Target RPJMD tahun 2022 semestinya sebesar 7 persen dan pencapaian tahun ini sebesar sekitar 8 persen. Dengan adanya pandemi angka angka tersebut kembali ke posisi semula awal tahun 2017, bahkan lebih buruk, yaitu sebesar 12,8 persen. Ditambah lagi angka Gini Rasio di DIY tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 0,437 yang tidak membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Dua masalah ini menjadi problem DIY sejak sebelum pandemi, dan semakin parah dengan adanya pandemi,†ungkap Huda.
Di sisi lain, DIY beruntung memiliki budaya luhur dan kegotongroyongan yang tinggi sehingga penderitaan masyarakat teratasi dengan nilai nilai internal tersebut. Tapi bagaimanapun juga hal tersebut tak boleh membuat pengentasan kemiskinan bergeser dari prioritas yang semakin urgen saat ini.
“Selain angka kemiskinan yang naik, kedalaman kemiskinan juga semakin parah, artinya yang sebelumnya miskin bertambah miskin dengan pandemi ini. Kondisi ini menuntut cara kerja yang tidak biasa dari pemerintah daerah, jangan hanya melakukan langkah-langkah tahunan yang belum terbukti efektif, karena kondisinya juga jauh berbeda. berbagai program pengentasan kemiskinan saat ini masih dilakukan dengan cara klasik dengan program program topdown dari atas,†sambung Huda.
Program Pemda terkait bantuan selama ini mendasarkan pada DTKS. Namun permasalahannya adalah data yang ada dari DTKS kurang bisa memotret kondisi riil masyarakat, terlebih pemerintah paling bawah seperti kalurahan dan padukuhan sekedar menjadi obyek pelaksana.
“Program pengentasan kemiskinan cenderung topdown, birokratis dan kreativitas lokal sulit diakomodasi. Paradigma menerima bantuan juga kurang mendidik dan cenderung menimbulkan konflik sosial jika tidak tepat sasaran. Semestinya dalam keterbatasan anggaran ini dibuat mekanisme agar program bisa optimal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat termasuk pemerintahan paling bawah yaitu kalurahan dan padukuhan. Kalau semua topdown oleh pemda akan sulit menjadi ungkitan dan sulit melibatkan potensi lokal. sebagai contoh ada suatu dusun dilewati sungai, mereka akan melakukan program pengentasan kemisinan dengan membuat kolam karamba di sungai tersebut, program ini sangat sulit dilakukan dengan paradigma sekarang ini karena akan melibatkan berbagai instansi dan menu program tidak tersedia,†lanjut politisi PKS ini.
Huda bersama DPRD DIY melakukan survei langsung dan bertemu dengan 1000 lebih perangkat kalurahan fan kepala dusun sekaligus evaluasi program pengentasan kemiskinan. Hampir semua perangkat menurut Huda bersedia melaksanakan program fleksibel sesuai musyawarah warga.
“Hampir semua menyatakan sanggup dan bertanggungjawab, dalam hal ini semestinya siapa saja yang akan ditarget dientaskan kemisinannya by name by adress ditentukan sendiri oleh musyawarah dusun, programnya juga dibuat sendiri, APBD sebagai stimulan dan bisa melibatkan potensi lokal warga setempat. Cara partisipatif ini perlu dicoba dan dilakukan sebagai terobosan, melengkapi berbagai program yang ada saat ini.""Jika mereka mentarget sendiri siapa yang mau dientaskan, membuat program sendiri, dan melibatkan potensi lokal. Jadi kalau saat ini mereka musyawarah untuk menentukan siapa yang akan mendapat bantuan, outpuntnya adalah data penerima bantuan. Kalau perintahnya ditambah, musyawarah untuk menentukian siapa yang akan dientaskan dari kemiskinan dan apa programnya dan pemerintah fasilitasi stimulan, outputnya adalah warga yang tidak lagi miskin karena traetment bersama,†tandas Huda. (Fxh)