JAKARTA, KRJOGJA.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat Debby Kurniawan mengatakan, masih banyak menemukan guru honorer yang belum tersentuh program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Belum lama ini saya menerima Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35 ke Atas (GTKHNK35+) saat reses di Dapil Jawa Timur X. GTKHNK35+ ini para guru honorer dan tenaga pendidik dan tidak masuk dalam guru honorer kategori 2(K2),†ungkap Debby Kurniawan dalam rilis yang diterima KRJOGJA.com, Selasa (24/12/2020)
Debby meminta agar pemerintah memberikan perhatikan. Pasalnya dengan usia di atas 35 tahun, para guru honorer ini tidak memiliki peluang menjadi PNS. Padahal, menurut Debby mereka telah mengabdi selama belasan tahun. “Jadi program honorer K2 jadi PPPK itu belum seluruhnya menyerap mereka. Terbukti mereka masih banyak ditemukan di lapangan,†ungkapnya.
Bahkan, kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan dana BOS bagi honorer K2 pun tidak merata. Karena guru dan tenaga pendidik di GTKHNK35+ tidak tersentuh program tersebut. “Tadi mereka curhat, rata-rata mereka tidak menerima tambahan dari dana BOS,†katanya.
Guru menjadi bagian dari sektor pendidikan. Tapi hingga saat ini belum seluruh kebijakan pemerintah menyentuh mereka. Bahkan, dikatakan Debby para guru honorer ini hanya menerima gaji Rp.300 ribu per bulan. Sementara mereka mengenyam pendidikan hingga program S1 dan program S2. “Sangat miris, kami tegas ingin adanya Kepres tentang guru seperti ini,†bebernya.
Dia menginginkan ada sistem yang bisa menghargai guru. Karena dengan sistem tersebut bisa mengatur kejelasan tata kelola guru. Sehingga memberikan kepastian terhadap nasib para guru di Indonesia. “Kita mustahil lepas tangan terhadap nasib guru, karena merekalah kita bisa seperti saat ini, siapapun itu,†ujarnya. (Ati)