nasional

Prof. Djoko Suryo Dukung Sultan HB II jadi Pahlawan Nasional, Ini Alasannya

Rabu, 1 Juli 2020 | 19:06 WIB
Sri-Sultan-HB2

Sri Sultan Hamengkubuwono II lahir 7 Maret 1750 adalah raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah selama tiga periode, yaitu 1792 - 1810, 1811 - 1812, dan 1826 - 1828. Pada pemerintahan yang kedua dan ketiga ia dikenal dengan julukan Sultan Sepuh. Sri Sultan Hamengkubuwono II wafat pada tanggal  3 Januari 1828 dalam usia 77 tahun. Masa jabatannya yang kedua adalah yang paling singkat dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta.

Sejak tahun 1808 yang menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda (pengganti gubernur jenderal VOC) adalah Herman Daendels yang anti feodalisme.

Ia menerapkan aturan baru tentang sikap yang seharusnya dilakukan raja-raja Jawa terhadap minister (istilah baru untuk residen ciptaan Daendels). Sultan menolak mentah-mentah peraturan ini karena dianggap merendahkan derajatnya.

"Jadi, kami para keturunan yang masih ada hingga saat ini tidak ada salahnya mengajukan ke pemerintah agar Hamengkubuwono II diangkat sebagai Pahlawan Nasional," katanya.

"Kami telah mengajukan permohonan mendapat gelar Pahlawan Nasional sudah sejak tahun 2006. Tapi hingga saat ini belum ada kabar dari proses itu oleh pemerintah. Pihak kementerian juga tidak memberikan kabar," imbuh Haris.

Selain meminta pengakuan pahlawan nasional, Haris juga meminta agar pihak Negara Inggris mau mengembalikan harta rampasan yang dimiliki Kraton Yogyakarta.

"Yang dirampas itu harta benda Kraton, pusaka Kraton, emas milik Kerajaan, manuskrip dan benda budaya lainnya. Kami meminta Pemerintah Indonesia untuk membantu mengembalikan barang- barang berharga kraton yang ada di negara Inggris. Tapi apa yang dilakukan sepertinya tidak terjadi," tegas Juru bicara panitia pengusulan gelar  pahlawan nasional HB II.

Memang ada beberapa milik kraton yang dikembalikan tapi bukan dalam bentuk aslinya, sambung Haris. "Yang dikembalikan itu hanya berupa hasil digital untuk benda dan manuskripnya. Pengembalian aset-aset manuskrip pernah dilakukan pada masa Pemerintahan Megawati Sukarno Putri dengan 70 manuskrip dan diserahkan ke Kraron Yogya dalam bentuk digital," ujar Haris.

Menurut, Haris benda-benda itu sangat berharga bagi perjalanan sejarah khususnya kraton Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya.

"Kami meminta Presiden Jokowi juga berperan melakukan diplomasi untuk pengembalian. Kami juga berharap Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Indonesia melalui direktorat kebudayaan saat ini bisa membantu untuk mengurusi khasanah kekayaan budaya kita. Jangan hanya mengurusi untuk kepentingan sendiri," tutur Haris.(ati)

Halaman:

Tags

Terkini

Lagi, Kilang Pertamina Luncurkan Produk Setara Euro 5

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:00 WIB

GKR Hemas Dukung Ulama Perempuan di Halaqoh KUPI

Rabu, 17 Desember 2025 | 22:20 WIB

1.394 KK Ikut Penempatan Transmigrasi Nasional 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 10:30 WIB

Airlangga Hartarto Usulkan 29, 30, 31 Desember WFA

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:56 WIB