JAKARTA, KRJOGJA.com - Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SP.OG (K) di Jakarta, Senin (03/02/2020) mengakui dana alokasi khusus (DAK) subbidang Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2020 meningkat dari semula Rp2,5 Triliun di tahun 2019 menjadi Rp2,6 Triliun di tahun 2020.
Hasto menjelaskan kenaikan sesuai dengan Perpres Nomor 61/2019 dan dengan peningkatan iniberharap program-program KB dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Seperti pencapaian target total fertility rate (TFR) atau rata-rata kelahiran per wanita usia subur harus sebesar 2,1. "Sub Bidang KB telah memperoleh DAK selama lebih dari 10 tahun mulai tahun 2008 dan itu meningkat terus nilainya, untuk itu saya mengajak semua pegawai agar mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK-red) untuk menurunkan TFR dari 2,28 anak pada akhir tahun 2019 menjadi 2,1 pada akhir tahun 2025," kata Hasto kepada wartawan .
Lebih lanjut Hasto menjelaskan salah satu temuan dari aspek pelaksanaan alokasi DAK yang masih rendah karena DAK Fisik baru terealisasi sebesar 71,51% dari seharusnya 95% minimal persentase tercapainya.Â
Hasto menambahkan kurang evaluasinya kegiatan KB di daerah-daerah juga menjadi penyebab utama tidak terserapnya DAK dengan baik, misalnya saat ada pertemuan, banyak pegawai yang hanya sekedar datang tidak memaksimalkan acara KB yang diadakan.
"Jika ada pertemuan harusnya semua itu membawa hasil dong jangan hanya pertemuan absen terus tanda tangan dapat snack dan uang habis. Uang habis banyak tapi nggak ada dampaknya terhadap program KB, inilah butuh revolusi capaian di tahun 2020 , jadi kami berharap dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan antara Kemenkeu, Bappenas dan BKKBN bahwa untuk tahun 2020 realisasi dana DAK Subbidang KB minimal sebesar 95% dengan kegiatan KB yang jelas," kata Hasto.
Diketahui DAK Fisik Subbidang KB diarahkan untuk meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui meningkatnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB serta meningkatnya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan KB. (Ati)