"Dengan pengalaman kita lebih dari 5 tahun tentu saja terdapat hal-hal yang perlu kita optimalisasi, benahi dan tingkatkan bersama. Hasil masukan dari BPK dan BPKP terkait dengan pemanfaatan kapitasi di Puskesmas menjadi evaluasi bersama. Melalui FGD ini diharapkan terdapat masukan yang lebih akurat dan pandangan lainnya untuk penguatan FKTP untuk pemanfaatan dana kapitasi ke depan agar sesuai dengan yang diharapkan," tambah Fachmi.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan kunjungan ke salah satu fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Peserta kunjungan baik BPJS Kesehatan, BPK RI dan BPK Wilayah, DPR Komisi XI, Dinas Kesehatan setempat memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk peserta JKN-KIS berjalan sesuai dengan ketentuan.
Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis saat kunjungan mengungkapkan optimalisasi penggunaan dana pelayanan kesehatan salah satunya bisa dilakukan dengan mekanisme reward and punishment. Â
“Konsep reward and punishment perlu dilakukan agar mendorong setiap peran tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan, agar setiap masyarakat harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan aturan,†kata Harry.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengungkapkan DPR akan memantau penuh penggunaan dana pelayanan kesehatan. Menurutnya fasilitas kesehatan dikawal oleh Dinas Kesehatan harus benar-benar memanfaatan dana pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya.
“DPR akan siap mendukung pembiayaan Program JKN-KIS. Karena kesehatan adalah tanggung jawab negara. DPR akan mendorong pemerintah untuk segera memberikan solusi pembiayaan Program JKN-KIS sesuai dengan regulasi, baik itu suntikan dana maupun penyesuaian iuran,†kata Amir.(ati)