“Persoalan mendasar yang dihadapi, pertama SMK menghadapi kekurangan 100 ribu guru produktif. Kedua, perlunya alignment kurikulum dengan kebutuhan industri. Ketiga, akses magang bagi siswa SMK dan Poltek agar setelah lulus benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri,†ujar Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono di Jakarta,Sabtu (11/5 2019)
Terkait dengan kekurangan guru produktif, menurut Agus, pemerintah mencoba memenuhi dengan berbagai cara diantaranya; pertama, menggunakan tenaga expert dari industri. Eks pegawai dari industri dihitung pengalaman kerjanya - rekoknisi pengalaman lampaunya sehingga dapat menjadi guru di sekolah.
Pendekatan kedua, dengan cara mengirimkan guru-guru untuk mengikuti berbagai pelatihan di luar negeri dan magang di industri. Pendekatan ini tentu memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit.
“Cara lain yang dapat dilakukan mengadakan training for the trainer. Daripada mengirim guru keluar untuk pelatihan, maka akan lebih efisien mendatangkan trainer guna melatih guru-guru di Indonesia,†ucapnya.
Pendekatan semacam itu biasa dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) melalui sistem exchange program. LPTK selain melakukan pendidikan profesi guru juga melakukan berbagai pelatihan guna meningkatkan kompetensi guru termasuk guru produktif. (Ati)