JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut volume penambahan jumlah utang Indonesia sejauh ini masih logis dibanding skala ekonomi nasional. Apalagi, utang ditarik dalam kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih defisit.
Sudah menjadi rahasia umum jika pemerintah kerap menggunakan opsi utang dalam menambal defisit APBN yang terus terjadi. "Kalau nominal defisit APBN selalu ada, maka nominal (utang) akan bertambah," ucap Sri Mulyani.
Pada 2018 kemarin, pemerintah menutup tahun dengan defisit anggaran sebesar 1,72 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Walaupun masih defisit, tapi jumlahnya sebenarnya lebih kecil dari yang ditargetkan dalam APBN 2018 sebesar 2,19 persen.
Sementara itu, Sri Mulyani juga menyebut agar sejumlah pihak tak hanya fokus menyoroti utang saja tanpa membandingkan dampaknya terhadap indikator lain. Ia meminta pengertian utang dilihat dalam konteks lebih luas. "Apakah utang itu mampu untuk menjaga stabilitas ekonomi indonesia waktu dia menghadapi tekanan harga komoditas jatuh, ekspor negatif waktu tahun 2014-2015 lalu," sambung Sri Mulyani.
Belum lagi, pemerintah juga menarik utang untuk membangun proyek infrastruktur beberapa tahun terakhir. Kemudian, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. "Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja, jadi kehilangan konteksnya," imbuh Sri Mulyani. (*)