Pemerintah Terus Menekan Angka Kemiskinan

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah terus menekan angka kemiskinan. Berbagai rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah telah tercapai seperti menurunkan angka kemiskinan. 

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta,Rabu (26/10 2018) menjelaskan tekad pemerintah untuk terus menekan angka kemiskinan ini telah disampaikan presiden dalam sidang tahunan DPR/MPR Agustus lalu. 

“Pada saat pidato kenegaraan HUT RI ke-73 dihadapan DPR dan DPD, Presiden menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan sosial dasar terhadap warga negara merupakan upaya pemerintah dalam pengurangan kemiskinan dan permasalahan gizi buruk (stunting). Kedua program ini menjadi salah satu dari lima point utama pembangunan manusia pada tahun 2019,” jelas Mensos Agus Gumiwang. 

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta penduduk, turun 630 ribu penduduk dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta penduduk. Prosentase penurunan kemiskinan turun menjadi 9,82 persen dari 10,12 persen pada September 2017. Penurunan angka kemiskinan menurut BPS akibat dari penerimaan bansos yang meningkat sampai 87,6  persen dan diterima tepat waktu. 

Keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, dikatakan Mensos tidak lepas dari strategi berkesinambungan pemerintahan JKW-JK sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Pada tahun pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi telah meletakan fondasi melalui penguatan strategi perlindungan sosial dan pada tahun ke-4  pembangunan manusia menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019. 

“Berbagai strategi penurunan angka kemiskinan pun disusun pemerintah seperti penambahan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Pahun 2018, misalnya, tercatat penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa. Sedangkan penerima manfaat Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta jiwa.  Pada tahun 2019 nanti, angka penerima JKN bertambah menjadi 96,8 juta jiwa dan indeks bantuan sosial KPM PKH meningkat hingga 100 persen sesuai dengan kondisionalitas keluarga,” tambah Agus. (Ati)