JAKARTA, KRJOGJA.com - Tenaga honorer (K2) harus sabar dan menunggu 'political Will' pemerintah. Dalam lowongan CPNS untuk diisi para abdi negara sebanyak 220 ribu, dengan memprioritaskan akan diisi untuk jabatan tenaga pendidik 110 ribu.
"Keinginan pemerintah mengalokasikan 50 persen CPNS 2018 untuk posisi guru melalui seleksi umum patut diapresiasi demi peningkatan kualitas SDM generasi bangsa," ungkap Anggota DPD RI asal Yogyakarta, GKR Hemas.
Menurut GKR Hemas menjelaskan kebijakan baik tersebut tidak dibarengi dengan mengakomodir tuntutan tenaga honorer K2 untuk diprioritaskan diangkat menjadi PNS.
"Persoalan tenaga honorer K2 memang pelik karena telah berlangsung lama sejak pemerintahan Presiden SBY. Sebagaimana diketahui yang masuk dalam kategori K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005," kata GKR Hemas.
Menurut Hemas pemerintah beralasan bahwa kendala mengatasi persoalan tenaga honorer K2 memiliki 3 variabel, yakni: dasar hukum, validitas data, dan kondisi keuangan negara.
"3 poin tersebut tersebut sebenarnya dapat diatasi jika Eksekutif, Legislatif, dan Tenaga Honorer dapat duduk bersama mencari solusi terbaik dengan mengedepankan kepentingan bersama dan bangsa, terlebih hal ini menyangkut hajat hidup 353.580 orang tenaga honorer K2," tandasnya.Â
Sejak UU ASN diberlakukan terdapat ketentuan yang mensyaratkan batas maksimal CPNS usia 35 tahun, termasuk syarat pendidikan. Pun, jika UU Guru dan Dosen, serta UU Tenaga Kesehatan yang dijadikan rujukan maka ketiga beleid tersebut akan menghasilkan hanya 13.347 orang yang bisa mendaftar seleksi CPNS.
Karena itu, masa kerja dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk mengangkat mereka jadi PNS secara otomatis bertahap. Jika mereka mengikuti seleksi jalur umum tentu akan terkendala syarat usia dan pendidikan. (Ati)