KWI Dukung Implementasi Program Prioritas KLHK

JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melanjutkan kunjungannya ke pimpinan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Siti telah berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). 

Kali ini, Menteri Siti berkunjung ke Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jakarta (17/5/2018). Tujuan kunjungan Menteri Siti kali ini sama seperti pertemuan di organisasi keagamaan yang lain, yaitu untuk mendapatkan dukungan untuk mempercepat realisasi program-program prioritas nasional yang sedang dikerjakan KLHK. 

Dukungan ini sangat dibutuhkan karena organisasi keagamaan tersebut mempunyai jaringan hingga ke tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, Menteri Siti menginginkan adanya sinergi program-program KLHK yang sebagian besar berhubungan langsung dengan masyarakat.

"Kami melihat bahwa pendekatan keumatan itu menjadi sangat strategis. Karena teladan dan bimbingan dari tokoh agama kepada umatnya menjadi sangat penting,", Jelas Siti Nurbaya.

Menteri Siti kali ini diterima langsung oleh Ketua Umum KWI, Mgr. Ignatius Suharyo, Sekretaris Jenderal KWI, serta 10 perwakilan keuskupan dari total 37 keuskupan di KWI. 

Menteri Siti menjelaskan secara spesifik, saat ini ada dua program KLHK yang membutuhkan dukungan KWI di lapangan. Pertama adalah percepatan realisasi target Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria di daerah, kemudian program lainnya adalah mengenai pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

"Perhutanan Sosial menargetkan 12,7 juta hektar lahan di kawasan hutan untuk diberikan akses kelola kepada masyarakat. Tahun 2019 target yang diharapkan adalahmemberikan hak kelola kawasan hutan kepada masyarakat sebanyak 4 juta hektar. Hingga saat ini realisasinya telah mencapai 1,6 juta hektar untuk kurang lebih 337.000 Kepala Keluarga di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Menteri Siti menuturkan bahwa Perhutanan Sosial ini menjadi program yang penting untuk pemerataan keadilan ekonomi. Tercatat ada 25.000 desa diantara 80.000 desa yang penduduknya ada di tepi dan di dalam kawasan hutan. “Dan diantara penduduk itu terdapat kira-kira hampir 10 juta kategorinya miskin.”, tutur Menteri Siti. (*)