JAKARTA, KRJOGJA.com - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko akan menyambangi Universitas Andalas (Unand) untuk berbicara soal capaian tiga tahun kinerja pemerintahan Presiden Jokowi-JK, pada Selasa (20/2/2018).Â
Mantan Panglima TNI ini akan menjadi pembicara kunci dengan membahas berbagai topik di antaranya Pembangunan Desa, Pengentasan Kemiskinan, Kesehatan dan Gizi, Reforma Agraria serta Perhutanan Sosial.
Pada acara yang berlangsung di Convention Hall, Unand itu, Moeldoko akan memberikan penjelasan sejauh mana program-program pemerintahan tersebut berjalan. Selain itu, Moeldoko juga akan membuka dialog dengan mahasiswa dan peserta seminar untuk berdiskusi tentang tantangan bangsa terkini.
Talk show yang dipandu presenter Andromeda Mercury ini akan dihadiri sekitar 500 peserta. Selain Moeldoko, diskusi yang bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand itu juga menghadirkan pembicara lain seperti guru besar jurusan Sosiologi FISIP Unand Afrizal, Ketua Nagari Development Center (NDC) - Unand Eri Gas Ekaputra, Pemimpin Redaksi salah satu media massa di Sumbar Heri Sugiarto, serta Walinagari Sungai Kamuyang Ketua Forum Walinagari (Forwana) Provinsi Sumatera Barat, Irmaizar.
Meski demikian, kemasan acara ini tidaklah satu arah dari perspektif pemerintah saja. Menurut Yanuar, pada kesempatan ini, peserta seminar bisa menyampaikan unek-unek, masukan atau berkesempatan mengkritik pemerintah secara langsung kepada Moeldoko yang mewakili pemerintahan Jokowi-JK.
Moeldoko mengatakan, apapun yang tengah dikerjakan oleh Presiden Jokowi memang terbuka terhadap masukan, sehingga akan memberikan kontribusi positif atas apa yang sedang dikerjakan.
"Selama ini, barangkali masih ada sebagian masyarakat yang hanya menerima informasi yang sepotong-sepotong, tidak lengkap, lalu mengambil kesimpulan sendiri tanpa tahu bahwa apa tujuan besar dari apa yang dikerjakan Presiden Jokowi dan jajarannya. Dalam forum ini, masukan dan kritikan apa pun terhadap pemerintah, tentunya juga akan diterima," ujar Moeldoko, di Jakarta, Senin (19/2/2018).
Selain itu, ia juga menyampaikan bagaimana upaya pemerintah untuk menghadirkan kestabilan politik sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi para investor yang tertarik untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia.