JAKARTA, KRJOGJA.com - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) TB Hasanuddin mengatakan pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru harus dilakukan secara bergilir antar angkatan/matra berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia melihat kemungkinan perwira yang akan menjadi Panglima TNI yang baru menggantikan Jendral Gatot Nurmantyo berasal dari Angkatan Udara (AU).
"Barangkali saatnya supaya adil maka dari AU. Tapi kembali lagi itu hak prerogratif presiden," ujarnya.
TB Hasanuddin mengatakan sudah empat kali pergantian Panglima TNI belakangan ini dijabat dari kelompok TNI AD dan TNI AL. Ia menyebutkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menjabat saat ini dan Panglima TNI sebelumnya Moeldoko, sama-sama berasal dari Angkatan Darat.
Sementara, Panglima TNI sebelum Moeldoko dijabat oleh Agus Suhartono dari Angkatan Laut dan sebelumnya dijabat oleh Djoko Santoso dari Angkatan Darat. Menurut TB Hasanuddin, setiap perwira TNI memiliki hak dan jenjang karier yang sama untuk menjadi Panglima TNI, tidak dimiliki oleh kesatuan tertentu saja.
"Di UU tentang TNI itu juga dinyatakan dapat digilir, kata 'dapat digilir' itu penekanan supaya ada kesamaan, supaya siapapun perwira TNI memiliki hak yang sama dan menjadi bagian dari karier sebagai panglima TNI, bukan hanya untuk korps tertentu saja," ujarnya. (*)