JAKARTA, KRJOGJA.com - Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tengah diuji materi atau digugat sejumlah partai politik (parpol) dan pegiat pemilu di Mahkamah Kontitusi (MK). Mayoritas para penggugat menguji ketentuan Pasal 173 ayat (3) tentang verifikasi parpol yang disebutkan tidak menyertakan parpol lama dalam verifikasi.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, idealnya gugatan tersebut harus sudah diketok palu di MK sebelum bulan Oktober.
"Sebab, mulai Oktober parpol sudah harus mulai verifikasi," kata Adi di Jakarta, Sabtu (9/9/2017).
Menurut Adi, di tengah proses uji materi, sebaiknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada seluruh Parpol untuk menyiapkan segala persyaratan verifikasi. Tak terkecuali partai lama yang sudah ikut Pemilu 2014.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan hasil putusan MK akan mengabulkan permohonan para penggugat atau sebaliknya. Sebab, kondisi yang terjadi serba gamang menunggu putusan tersebut. "(KPU) harus lebih proaktif. Jika tidak, bisa jadi tahapan-tahapan pemilu akan terganggu," ujarnya. (*)