JAKARTA, KRJOGJA.com - Perdebatan seputar kemungkinan penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, terus menggelinding. Tetapi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengingatkan, tidak tepat penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, karena penggunaan dana tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang sehingga tidak sembarangan peruntukannya.
"UU sudah mengatur secara rinci penggunaan dana haji, harus untuk kepentingan jemaah. Kalau untuk membangun asrama haji masih bisa, namun kalau untuk jalan tol, itu kurang tepat," kata Agus Hermanto di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (31/7/2017). Â
Agus mengakui, Indonesia memang sedang membangun infrastruktur secara besar-besaran sebagai langkah penguatan pembangunan. Meski demikian politikus Partai Demokrat ini juga tak lupa mengingatkan, pembangunan infrastruktur tersebut tidak boleh menggunakan dana sembarangan, harus jelas asal usul pendanaannya. "APBN kita pun tidak boleh semuanya diperuntukkan bagi infrastruktur, kan bisa menggunakan dana dari BUMN, dana investasi pihak swasta," ujarnya.
Ia meyakini, Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Agama untuk menjelaskan usulan pemerintah tersebut. Karena dia menduga usulan itu kalau dilaksanakan bisa melanggar UU. "Ketika reses sudah selesai, saya yakin Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Agama," kata Agus.
Sedang Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta pemerintah mengajak dialog organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait usulan pemerintah menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. "Saya kira karena itu dana umat, bicaralah pemerintah dengan MUI, dengan NU, dan Muhammadiyah," katanya.
Zulkifli mengatakan, masalah tersebut bukan pada persoalan setuju atau tidak setuju, namun pemerintah seharusnya membicarakan terlebih dahulu.
Sementara Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan, pembangunan infrastruktur seharusnya memakai dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak perlu dikaitkan dengan dana haji. "Mestinya pembangunan infrastruktur itu memakai pos anggaran APBN, bukan dana haji," katanya.
Menurut Hidayat, pemerintah diharapkan dapat bersikap lebih bijaksana dengan tidak memakai dana haji guna membangun infrastruktur. Politisi PKS itu berpendapat, penggunaan dana haji untuk pembangunan sarana infrastruktur sangat tidak tepat dan seharusnya tidak dilaksanakan.