JAKARTA (KRjogja.com) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menargetkan untuk dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam aspek penyerapan anggaran di tahun 2017. Hal tersebut diwujudkan dengan upaya memperkuat sistem pengawasan internal yang merupakan unsur penting dalam proses pembangunan.
“Tahun lalu penyerapan anggaran kita 94%, naik dari ranking 78 menjadi 15. Saya berharap tahun ini bisa naik dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),†ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Sandjojo, Kamis (23/2/2017) malam dalam keterangannya kepada KRjogja.com.
Penyerapan anggaran, lanjutnya, harus bagus tidak hanya dari segi prosentase saja, melainkan harus bagus dari segi kualitasnya. Dirinya pun serius untuk membenahi proses pengawasan internal untuk mencapai tujuan tersebut.
“Awalnya ada stigma di masyarakat bahwa kementerian kita buruk. Kita serius benahi internal supaya masyarakat mendengar ide bagus kita. Minta komitmen teman-teman supaya programnya nyambung dengan program unggulan desa yang empat prioritas itu, program harus menyatu ke sana, jangan ada tarik menarik lagi,†ujar Mendes PDTT Eko Sandjojo.
Menteri Eko menambahkan, dirinya meminta para Direktur Jenderal yang ada di lingkungannya untuk mengarahkan program di unitnya ke empat program prioritas kementerian. Keempat program tersebut adalah Produk Unggulan Desa (Prudes)/ Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuat embung air desa, dan sarana olahraga desa.
“Program harus fokus ke empat program prioritas. Jangan ditentukan oleh kebijakan calo-calo proyek,†tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT, Sugito, menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan ini merupakan upaya penguatan pengawasan atas pelaksanaan seluruh kegiatan di Kemendes PDTT. Hal itu bertujuan untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Inspektorat Jenderal melakukan pengawalan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan,†katanya. (*)