nasional

Genam Desak DPR Sahkan RUU Larangan Miras

Selasa, 3 Januari 2017 | 14:05 WIB

JAKARTA (KRjogja.com) - Setelah sempat ditargetkan selesai pada Juni 2016, RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) hingga akhir 2016, belum juga menujukkan indikasi akan disahkan oleh DPR. Padahal, RUU LMB ini sudah cukup mendesak diterapkan mengingat pelanggaran terkait miras belakangan ini semakin marak saja di Indonesia. 

Karena itu, Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) mendesak DPR untuk serius menyelesaikan pembahasan RUU LMB dan segera mensahkannya di awal 2017 ini.

"Saya tidak tahu tarik menarik seperti apa yang terjadi dalam pembahasannya sehingga molor hingga setengah tahun. Yang pasti pelanggaran miras di daerah-daerah semakin mengkhawatirkan saja. Baca saja berita, menjelang pergantian tahun kemarin, dari hasil operasi, kepolisian berhasi menyita ribuan botol miras di berbagai daerah. Mau sampai kapan negara ini tidak ada aturan miras setingkat undang-undang. Mau nunggu sampai berapa nyawa melayang akibat miras," kata Ketua Umum Genam Fahira Idris dalam siaran persnya, Selasa (03/01/2016).

Fahira mengungkapkan, peraturan Menteri Perdagangan tentang pelarangan penjualan miras di minimarket tidak cukup untuk menghentikan laju peredaran miras, karena selain tidak komprehensif juga tidak ada sanksi berat apalagi denda dan pidana bagi yang melanggarnya.

"Masyarakat di daerah yang sudah punya Peraturan Daerah (Perda) miras misalnya Provinsi Papua beruntung karena laju produksi, distribusi, dan konsumsi miras bisa diatasi, tetapi bagi daerah yang belum punya perda miras seperti Jakarta dan banyak daerah lainnya, masyarakat hanya bisa mengelus dada, melihat miras dijajakan begitu bebasnya. Itulah kenapa perlu regulasi miras setingkat undang-undang, karena bisa berlaku dan diterapkan secara nasional,” ujar Fahira yang juga Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Genam, lanjut Fahira, sudah mulai menggerakkan relawan-relawannya di daerah untuk menarik komitmen dari semua pasangan calon terkait produksi, distribusi, dan konsumsi miras. Fahira berharap isu pemberantasan miras juga menjadi program para calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada pilkada mendatang. (*)

Tags

Terkini

Lagi, Kilang Pertamina Luncurkan Produk Setara Euro 5

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:00 WIB

GKR Hemas Dukung Ulama Perempuan di Halaqoh KUPI

Rabu, 17 Desember 2025 | 22:20 WIB

1.394 KK Ikut Penempatan Transmigrasi Nasional 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 10:30 WIB

Airlangga Hartarto Usulkan 29, 30, 31 Desember WFA

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:56 WIB