nasional

DPD-Menkes Bahas Penyakit Menular

Senin, 19 Desember 2016 | 16:23 WIB

JAKARTA (KRjogja.com) - Komite III DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Gedung DPD guna meminta kejelasan terhadap pemerintah terkait permasalahan kebijakan pendidikan dokter layanan prima (DLP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga penyakit menular.

Ketua Komite III Hardi Selamat Hood mengatakan saat ini telah terjadi polemik terkait DLP, pengedaran obat, KIS, JKN, dan narkoba. Hal tersebut yang kini mendera di berbagai daerah. “Kita berharap Menkes bisa menjelaskan hal itu,” ucapnya saat membuka RDP di Gedung DPD, Jakarta, Senin (19/12/2016).

Menurutnya, persoalan tersebut juga dialami di daerahnya yaitu Batam. Batam sangat menarik untuk di bahas. “Kita memandang perlu untuk segera diatasi karena ini menyangkut kualitas sumber  daya manusia. Dengan hidup sehat hal ini juga menjadikan kualitas bangsa yang bermutu,” ujar senator asal Kepulauan Riau itu.

Dikesempatan yang sama, Menkes Nila Moeloek menjelaskan program DLP memang belakang ini menimbulkan berbagai polemik. Tentunya sebagai pemerintah, program ini tetap dilaksanakan. “Karena bagaimanapun misi dan visi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita ingin mewujudkan Indonesia sehat,” lontar dia.

Nila menambahkan, dengan program itu pemerintah menginginkan masyarakat yang sehat. Untuk itu mindset masyarakat harus didukung dengan layanan kesehatan seperti akses dan mutu. “Kita harus merubah mindset masyarakat agar bisa hidup sehat,” harapnya.

Terkait JKN, Nila menilai JKN telah memberikan layan kesehatan bagi kalangan yang kurang mampu. Untuk itu harus diutamakan kesehatan dalam pembangunan. Terutama dalam penguatan layan kesehatan dimana harus melihat sistem pelayanan khususnya di Indonesia. “Terutama dalam sistem rujukan dan peningkatan mutu. Maka asuransi yang bersifat gotong-royong ini sangat diperlukan,” tutur dia.

Anggota DPD Muhammad Rakhman mengatakan pemerintah harus memperhatikan dari hulu. Memang masyarakat harus diberikan penyuluhan hidup sehat. “Pemerintah harus memberikan penyuluhan terkait hidup sehat ke masyarakat,” papar dia. (sim)

Tags

Terkini

Lagi, Kilang Pertamina Luncurkan Produk Setara Euro 5

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:00 WIB

GKR Hemas Dukung Ulama Perempuan di Halaqoh KUPI

Rabu, 17 Desember 2025 | 22:20 WIB

1.394 KK Ikut Penempatan Transmigrasi Nasional 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 10:30 WIB

Airlangga Hartarto Usulkan 29, 30, 31 Desember WFA

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:56 WIB