JAKARTA (KRjogja.com) - Kasus penggerebegan pabrik pembuatan obat palsu dan ilegal yang mencapai 42.000 butir obat menunjukan betapa lemahnya pengawasan negara selama ini. Meski saat ini kasus di Balaraja Tangerang telah terbongkar, namun ia mensinyalir adanya tempat pembuatan obat palsu di tempat lain.
"Jangan sampai pemerintah melanggar konstitusi karena tidak bisa menjalankan perannya untuk melindungi rakyat, dengan masuknya obat-obatan palsu termasuk vaksin palsu yang peristiwanya terjadi terus berulang," ujar anggota Komisi III DPR Daeng Muhammad.
Dengan adanya kasus tersebut Komisi III DPR mengingatkan pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada para pelaku yang sudah terbukti melakukan pembuatan dan peredaran obat palsu. Sanksi tegas menjadi sebuah peringatan besar bagi siapapun yang terlibat dalam kejahatan obat palsu.
"Disinilah peran negara dipertaruhkan karena dianggap tidak bisa melindungi kesehatan serta nyawa rakyatnya," ujarnya. (*)