Krjogja.com - Jakarta - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Saiful Mujani menyebut politik dinasti sudah terlihat sejak Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo. Sebab, kata dia, tak bisa dipisahkan fakta bahwa Gibran merupakan anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Politik dinasti itu adalah politik yang diperoleh karena hubungan darah, karena hubungan kekeluargaan. Di mana dalam hubungan tersebut ada pihak yang sedang berkuasa, itu dasarnya (politik dinasti)," ujar Saiful dalam wawancara khusus di kanal YouTube Mata Najwa, Jumat (20/10/2023).
Baca Juga: Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Inilah Profil Mahfud MD
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kemudian menjelaskan, sejak Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilwalkot Solo pada 2020, itu sangat erat kaitannya dengan konsep politik dinasti.
"Dalam proses Gibran menjadi Wali Kota Solo saja contohnya, itu hampir dia tidak menemukan lawannya. Bahkan saya dengar, lawannya pun itu sengaja dibuat. karena tidak ada orang yang mau bersaing dengan Gibran," tegasnya.
Saiful menegaskan, terpilihnya Gibran sebagai Wali Kota Solo tak lepas dari nilai politiknya yang luar biasa besar sebagai anak seorang presiden. Hal ini pun sama dengan yang terjadi saat Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI dalam hitungan hari saja sejak menerima Kartu Tanda Anggota (KTA). "Kalau bukan anak Jokowi, maaf ya sama Kaesang, bukan saya merendahkan Anda. Tapi faktanya begitu," ujar Saiful.
Baca Juga: Sah Menjadi Cawapres Ganjar Pranowo, Segini Harta Kekayaan Mahfud MD
Politik dinasti tak akan terjadi apabila ada kontrol yang dilakukan terutama oleh Presiden Joko Widodo. Saiful mengatakan, Jokowi bisa mencegah munculnya politik dinasti jika memang peduli terhadap demokrasi.
"Seharusnya, normalnya kalau dia (Jokowi) konsen dengan ini (demokrasi) 'tunggu papa pensiun jadi presiden silakan nanti Anda maju'," ucapnya.
Jika itu dilakukan, kata Saiful, yang terjadi justru pendidikan dan penciptaan budaya politik yang sangat baik untuk demokrasi Indonesia. "Tapi mungkin itu harapan kita yang terlalu tinggi, terhadap seorang Pak Jokowi. Terhadap seorang Gibran, Kaesang, itu terlalu tinggi harapan kita," tegasnya. (*)