Krjogja.com Jakarta Sebanyak 2.500 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Agustus 2024. Ini merupakan kloter pertama kepindahan ASN atau PNS ke IKN, yang nantinya akan pada kloter selanjutnya.
Kepindahan kloter pertama ini, apakah tenaga pengajar yang berstatus ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) termasuk?
Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan guru (P2G), Satriwan Salim, menjelaskan untuk pemindahan tenaga pendidik yang berstatus ASN atau PPPK ke IKN itu belum menjadi sebuah kebutuhan yang paling pokok.
“Mengingat di dalam IKN itu sendiri yang notabene terletak di satu provinsi dan sebuah kabupaten atau beberapa kabupaten di Kalimantan Timur sudah memiliki guru dan tenaga kependidikan secara mandiri,” kata Satriwan kepada Liputan6.com, Senin (26/2/2024).
Satriwan menjelaskan, guru itu ada di bawah koordinasi dan berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah. Jadi menurut Satriwan lebih baik mengoptimalkan tenaga pengajar dan kependidikan yang sudah eksis selama ini di Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.
Harus Sesuai Aturan
Jika Terjadi Perpindahan Dari Jakarta ke IKN, Bagaimana?
Jika ada perpindahan tenaga pendidik dari Jakarta ke IKN, menurut Satriwan harus mengikuti serangkaian proses sesuai dengan aturan Undang-Undang pemerintah daerah kemudian tentang Undang-Undang ASN.
“Tentu yang pertama adalah menjadi kebutuhan dan diizinkan oleh pemerintah daerah setempat karena guru tersebut berada di bawah pengelolaan koordinasi pemerintahan daerah karena guru itu adalah pegawainya daerah. Jadi bukan pegawai pusat itu, kecuali guru di bawah kementerian agama masih sentralistik,” tuturnya. (*)