Krjogja.com - Jakarta - Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Prof Gayus Lumbuun menegaskan bahwa pengadilan adalah tempatnya para ksatria hukum, bukan seperti warung kopi atau cafe. Karena itu, segala perdebatan dalam mengupas suatu perkara dimungkinkan dalam pengadilan.
“Mungkin kalau di warung kopi atau café, hanya sebatas debat kusir saja. Tetapi di lembaga pengadilan, segala perdebatan itu sangat dimungkinkan untuk mengupas suatu perkara,” kata Prof Gayus di Jakarta, Kamis (4/4/2024) menanggapi pernyataan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, yang mengatakan sikap PDIP yang menggugat KPU ke PTUN terkait hasil penetapan Pilpres 2024 itu bentuk dari sikap tidak ksatria.
Baca Juga: Gardal Siap Perjuangkan Calon Ideal Bupati Karanganyar
Prof Gayus justeru meminta agar Nusron Wahid tidak asal bicara. Nusron harus memahami dulu bagaimana proses hukum dan mengetahui bahwa proses hukum di pengadilan sebagai tempat para ksatria hukum. Menurut mantan Hakim Agung tersebut, gugatan yang dilayangkan oleh PDIP itu sangat dimungkinkan.
Sebab, objek dan subjek hukumnya berbeda. Sepanjang objek atau subjeknya berbeda, sangat dimungkinkan untuk kembali menggugat ke PTUN. "Baiknya, dia (Nusron) paham hukum dulu baru komentar," tukas Gayus.
Baca Juga: Jelang Hari Raya Idul Fitri, Paguyuban Sinar Mas Yogyakarta Santuni Anak Yatim dan Dhuafa
.
Prof Gayus menilai gugatan PDIP terhadap KPU ke PTUN bukan masalah tidak siap kalah dalam suatu pertandingan. "Bukan masalah tidak siap kalah. Tapi kalau ada kecurangan yang diduga terstruktur, sistematis, dan masif, apa mau dibiarkan? Kalau dibiarkan, artinya kita juga setuju dengan kecurangan itu," tegas Prof. Gayus Lumbuun.
Ia menyarankan, sebaiknya biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Tidak perlu dikomentari macam-macam, apalagi terkesan merendahkan pihak lain. “Kalau benar, kenapa harus takut menjalani proses hukum?” ujarnya.
Baca Juga: Gandeng Benihbaik.com, Vivo Berbagi Kebahagiaan di Akhir Ramadan
Seperti diketahui, PDI Perjuangan (PDIP) melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta dan meminta hasil penetapan Pilpres 2024 dicabut. Pasalnya, disinyalir ada pelanggaran hukum oleh penyelenggara negara (Onrechtmatige Overheidsdaad), dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Ati)